KPU melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan masa kampanye pemilu 2024 selama 90 hari. KPU meminta dukungan penuh terhadap usulan itu.

Tidak ada yang deadlock kemarin DPR minta exercise masa pengadaan dan distribusi logistik, pencetakan, itu selama 75 hari karena DPR selama konsinyering kan meminta 75 hari kemudian kita exercise, nampaknya waktu yang sangat cukup adalah 90 hari. Dan itu juga kita komunikasikan dengan Pak Presiden agar dapat dukung penuh terkait waktu yang memadai untuk pengelolaan logistik, kata anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (30/5/2022).

Hasilnya, Jokowi sepakat masa kampanye 90 hari. Hal itu demi mewujudkan pemilu yang efisien dan efektif sekaligus mengedukasi masyarakat.

Untuk kegiatan kampanye itu agar efisien dan efektif dan juga berkualitas, yaitu mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat untuk memperkenalkan siapa peserta pemilu apa visi misinya yang dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Sehingga kemudian semacam ada titik temu antara apa yang dirancang oleh KPU dengan apa yang diharapkan dari Presiden yaitu kampanye akan digelar dalam durasi waktu sekitar 90 hari, lanjutnya.

Hasyim mengatakan durasi masa kampanye 90 hari bukan hal yang baru. Hal itu pernah menjadi usulan baik di Komisi II DPR maupun KPU sendiri.

Untuk durasi masa kampanye yang 90 hari bukan hal yang baru, artinya KPU pernah mengusulkan, pemerintah juga pernah mengusulkan dan di DPR memang beragam, dan di awal juga sudah ada titik temu di angka 90 hari dan muncul 75 hari, katanya.

Hasyim menjelaskan adanya pertimbangan terhadap keputusan masa kampanye 90 tersebut. Salah satunya antisipasi adanya pembelahan sosial di masyarakat.

Harapan KPU membuat simulasi-simulasi, dalam pandangan kami tidak terlalu problematik sehingga ada titik temu KPU, pemerintah dan DPR soal durasi masa kampanye 90 hari tadi, ini pertimbangan utama masa kampanye soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya. Jadi insyaallah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik, katanya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan masa kampanye 90 hari juga bisa menunjang distribusi logistik. Dengan begitu, persiapan logistik bisa lebih proporsional.

Ada kaitan dengan penyelenggaraan kampanye dengan pengadaan logistik, karena sistem pemilu kita adalah sistem pemilu proporsional dengan data terbuka, sehingga logistik utama pemilu ada dua ya, yaitu surat suara dengan formulir penghitungan suara formulir rekapitulasi, di dua jenis logistik ini ada nama calon, karena daftar calon terbuka. Sehingga DCT (daftar calon tetap) sangat berpengaruh terhadap nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam surat suara dan formulir yang kena cetak, katanya.

Kami juga mohon dukungan dari Presiden dalam konteks proses-proses pengadaan dan juga distribusi logistik. Dan Presiden memberikan kepastian, memberikan jaminan bahwa proses-proses kegiatan pengadaan dan distribusi logistik akan dibantu akan dikawal oleh Presiden beserta jajarannya, imbuhnya.