“Aspek transparansi dan afirmatif seleksi perlu dilakukan, misalnya keterwakilan perempuan, kata Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ihsan Maulana dalam telekonferensi di Jakarta, Senin, 30 Mei 2022.
Catatan lainnya, yakni memastikan anggota DKPP satu visi untuk memperbaiki tripartit penyelenggara pemilu. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga DKPP.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Selain itu latar belakang anggota DKPP harus beragam dan memahami kompleksitas kepemiluan, ujar dia.
Ihsan mengusulkan anggota DKPP berasal dari kalangan akademisi, profesional, dan masyarakat sipil. Bahkan, mantan penyelenggara pemilu yang pernah duduk di tingkat pusat.
Ihsan tak masalah pemerintah dan DPR mempertimbangkan calon anggota DKPP dari peserta seleksi KPU dan Bawaslu 2022-2027 yang tidak terpilih. Namun, langkah itu perlu dikaji lebih lanjut.
“Karena dikhawatirkan nantinya akan ada pengaruh psikologi dalam pengambilan keputusan DKPP terhadap kompetitor seleksi yang berhasil terpilih, jelas dia.
Baca: Pemilu 2024 Diprediksi Lebih Rumit, Tugas DKPP Lebih Berat
Ihsan mendorong DKPP diisi sosok-sosok yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, anggota DKPP tidak memiliki utang budi terhadap pihak tertentu.
“Pentingnya menekankan prinsip independensi, objektivitas, imparsialitas, transparansi, akuntabilitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan kepada profesi penyelenggara pemilu, tutur dia.
(AZF)