KBRN, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asyari mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya untuk memastikan Pemilu digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 14 Februari 2024.

Hal itu sebagaimana hasil pembicaraan dalam pertemuan Presiden, dengan para komisioner KPU RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya, ungkap Hasyim selepas pertemuan.

Selain itu, menurut Hasyim, Kepala Negara juga akan memerintahkan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri terkait, untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU. 

Atara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. 

Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan, lanjutnya.

Bukan hanya itu, tambah Hasyim, Presiden juga berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan segenap penyelenggara Pemilu lainnya, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pesta rakyat lima tahunan itu. 

Adapun indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam Pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.

Selanjutnya, imbuh Hasyim, Kepala Negara pun mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu.

Hal itu, jelas Hasyim, agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Baik itu topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Tidak lupa, tambah Hasyim, Presiden juga menyoroti tentang kampanye. Pada kesempatan itu Presiden sepakat dengan KPU, utamanya terkait sebisa mungkin waktu kampanye dipersingkat agar lebih efisien, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. 

Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir, bebernya.

Terakhir, lanjut Hasyim, Presiden memastikan akan mengerahkan seluruh aparat negara, demi mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. 

Selain itu, Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam Pemilu merupakan produk dalam negeri.

Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia, ujarnya.

Dalam pertemuan ini, jelas Hasyim, KPU juga melaporkan perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan Pemilu, fasilitas sarana dan prasarana Pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan Pemilu.

Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, beber Hasyim. 

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.