Malang (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan wilayahnya kekurangan stok kambing jelang Iduladha 1443 H/2022 M. Kondisi ini salah satunya disebabkan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda sejumlah daerah.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Khofifah mengatakan hasil pantauan di lapangan, stok kambing yang memenuhi persyaratan untuk kurban kurang dari 120 ribu ekor. Dia pun menyarankan umat Islam di Jatim mengganti kambing dengan domba.

Saran ini bukan tanpa alasan. Khofifah mengungkapkan Jatim mengalami surplus domba mencapai sekitar 185 ribu rekor dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban.

“Masyarakat yang dulu misalkan menggunakan kambing untuk hewan kurban dikonversi menjadi domba. Untuk kambing ini mengalami kekurangan untuk stok terkait klasifikasi persyaratan dan kesehatan hewan ternak hewan kurban 2022 sejumlah 120 ribu. Domba kita 185 ribu surplus jadi domba di Jawa Timur ini melebihi prediksi kebutuhan, ujar Khofifah di Malang, (30/5/2022).

Khofifah mengatakan data itu tidak lepas dari wabah PMK. Apalagi sesuai syarat berkurban dalam agama Islam tidak boleh asal kambing.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hewan kurban. Di antaranya harus powel (gigi sudah tanggal atau lepas) hingga berukuran besar atau kambing yang sudah memasuki usia dewasa.

“Kan kalau kurban itu ada syaratnya. Masak kambing kecil dikurbankan. Posisinya saat ini butuh pengawalan, proteksi agar hewan ini memenuhi syarat berkurban, kata Khofifah.

Sementara untuk stok Sapi, dia menjamin kebutuhan masyarakat untuk berkurban aman. Sebab, stok sapi mengalami surplus 21 ribu ekor dan hanya kambing yang mengalami kekurangan stok.

“Untuk sapi kita masih surplus 21 ribu. Saat ini kita punya 108 ribu. Artinya sapi aman. Kambing kita kekurangan 120 ribu dan domba surplus 185 ribu, imbuh Khofifah.

Selain itu, Khofifah meminta kepada wali kota dan bupati seluruh Jatim untuk segera mengeluarkan surat keputusan guna pelaksanaan pengawasan dan pengawalan ke sejumlah tempat penjualan hewan kurban.

“Kita bisa melihat ada titik-titik tertentu biasanya dibuat penjualan sementara ternak hewan kurban. Pemberian izin dan mengawalnya penting untuk didetailkan oleh Wali Kota dan bupati di masing-masing wilayah, tandasnya. (luc/beq)