AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan anggaran belanjanya untuk produk lokal melebihi Rp80,48 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen penuh terhadap program gerakan nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp100,5 triliun.
Monitoring per 25 Mei 2022, angka itu sudah terlampaui, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Moh Zainal Fatah, di acara pembukaan Business Matching Tahap III dengan tema Membuka Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5/2022).
baca juga:
Menurut Zainal, sebagai salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya, berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi produk lokal pada 2022.
Hal ini tentu akan mampu meningkatkan pergerakan ekonomi hingga kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga, berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian Indonesia.
Setiap sen anggaran yang dialokasi pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak para perekonomian Indonesia, kata Zainal.
Untuk mengoptimalkan penyerapan alokasi anggaran pelaku UMKM tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pengawasan yang ketat. Setiap unit kerja yang berada di lingkungan kerjanya dapat menggunakan produk lokal dalam melakukan pelayanan kepada publik.
Melalui platform e-monitoring, setiap satuan kerja PUPR dipantau secara mendetail berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pengadaan barang dan jasa dapat dipastikan menggunakan produk lokal.
Mengoptimalkan fungsi e-monitoring yang tidak untuk memastikan produksi dalam negeri memang betul-betul kita gunakan, kata Zainal.
Begitu besar potensinya terhadap perekonomian dalam negeri, maka Kementerian PUPR mengajak kepada para seluruh pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dapat menggelontorkan anggaran bagi produk dalam negeri.
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yakni mengalokasi anggaran sebanyak 40 persen dari anggaran yang dimiliki untuk disalurkan kepada produk UMKM. Jadi, total anggaran yang berpotensi diberikan kepada pelaku UMKM lokal dapat mencapai sekitar Rp400 triliun.
Dengan gelontoran anggaran dari seluruh instansi pemerintah pusat, akan dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian sekitar 1,1 persen. Kemudian, dari anggaran yang digelontorkan oleh perusahaan milik negara (BUMN) dapat menstimulus sekitar 0,4 persen.
Apa yang telah diarahkan Bapak Presiden khususnya pada 24 Mei 2022 lalu, dapat kita jalankan dan laksanakan sebaik-baiknya, kata Zainal.
Diharapkan, dengan anggaran masif itu, akan membuat Indonesia bergerak maju dalam penggunaan produk lokal UMKM. Mengingat, banyak peluang-peluang yang mampu dioptimalkan menjadi pundi-pundi keuntungan bagi para pelaku UMKM untuk ekonomi negara.
Memberi kesempatan dan peluang yang lebih baik kepada pelaku UMKM penghasil produk dalam negeri, pungkas Zainal.
Gelaran Business Matching menjadi angin segar bagi pelaku UMKM untuk bangkit. Dari penyelenggaraannya, K/L, BUMN dan Pemerintah Daerah akan memberikan komitmen pengadaan barang dan jasanya dengan belanja menggunakan produk dalam negeri khususnya produk UMKM.
Berkaca dari mulai membaiknya penanganan pandemi COVID-19 di dalam negeri, pemerintah pun memproyeksikan pada2022, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah mencapai Rp1.485 triliun. Rinciannya, belanja K/L sebesar Rp526 triliun, Pemda Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Rangkaian kegiatan Business Matching diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian pelaku UMKM melalui pembelian dan penggunaan di instansi pemerintah. Di sisi lain pelaku industri dalam negeri atau UMKM, IKM, dan artisan pun akan mendapatkan jaminan pasar sehingga dapat mempersiapkan produksinya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pemerintah. []
