JAKARTA - Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) diduga kerap menerima uang haram dari para pengusaha. Uang haram itu diduga diterima lewat orang kepercayaannya. Dugaan itu kemudian dikonfirmasi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dua orang saksi yakni, Wiraswasta, Sintha Dec Checawaty dan Dede Sopian.
Keduanya memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran penerimaan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta untuk tersangka AY melalui orang kepercayaannya, kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (30/5/2022).
BACA JUGA:KPK Panggil Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin
Tak hanya itu, penyidik menduga Ade Yasin juga kerap bertemu dengan para kontraktor maupun pengusaha di daerah Kabupaten Bogor. Dari pertemuan itu, Ade Yasin diduga juga kerap menerima uang. Dugaan pertemuan yang berujung penerimaan uang untuk Ade Yasin itu kemudian dikonfirmasi penyidik ke tiga saksi.
Adapun, dua dari tiga saksi tersebut merupakan orang dekat Ade Yasin. Keduanya Ajudan Ade Yasin yakni, Anisa Rizki Septiani dan Kiki Rizky Fauzi. Sementara satu saksi lainnya yakni, Staf Honorer di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Diva Medal Mungaran.
Ketiganya memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya beberapa pertemuan antara tersangka AY dengan beberapa pihak kontraktor dimana diduga dalam pertemuan tersebut ada penerimaan sejumlah uang untuk tersangka AY, jelas Ali.
BACA JUGA:KPK Usut Kongkalikong Anggota BPK Jabar dengan 2 Anak Buah Ade Yasin
Kelima saksi tersebut diperiksa pada Jumat, 27 Mei 2022. Mereka diperiksa sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan Ade Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021. Delapan tersangka tersebut yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin.
Kemudian, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak penerima suap. Mereka yakni Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Anthon Merdiansyah (ATM); Arko Mulawan (AM); Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK); dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR).
Dalam perkara ini, Ade Yasin diduga memerintahkan tiga anak buahnya untuk mengupayakan Pemkab Bogor dapat WTP. Kemudian, terdapat kesepakatan jahat antara anak buah Ade Yasin dengan para Anggota BPK Jabar yang mengaudit laporan keuangan Pemkab Bogor.
Dari hasil audit BPK, terdapat temuan janggal laporan keuangan terkait proyek peningkatan jalan Kandang Roda - Pakan Sari. Lantas, Ade Yasin melalui anak buahnya memberikan uang dugaan suap dengan nilai total Rp1,9 miliar kepada para tim pemeriksa dari BPK Jabar.
Atas perbuatannya, para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan pihak penerima suap, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
