Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah serius memastikan partisipasi orang asli Papua (OAP) dalam kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah pusat dianggap belum melaksanakan kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Papua.
 
Dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) misalnya, pemerintah tidak mendengarkan apalagi berkonsultasi dengan mereka yang terdampak oleh kebijakan ini, kata Usman dikutip dari Media Indonesia, Senin, 30 Mei 2022.
 
Usman mengatakan hukum internasional jelas mengatur bahwa masyarakat memiliki hak berpartisipasi dalam urusan publik. Termasuk, masyarakat adat.
Amnesty menyerahkan laporan bertajuk Perburuan Emas: Rencana Penambangan Blok Wabu Berisiko Memperparah Pelanggaran HAM di Papua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Laporan ini telah dipublikasi pada 21 Maret 2022.
 
Amnesty International mendokumentasikan terjadinya pertambahan jumlah aparat keamanan yang mengkhawatirkan di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019. Setidaknya delapan kasus dugaan pembunuhan di luar hukum dengan 12 korban jiwa yang melibatkan aparat keamanan. Data memaparkan pula terkait peningkatan pembatasan kebebasan bergerak serta pemukulan dan penangkapan yang rutin terhadap OAP.
 
Karena itu Amnesty ingin menekankan sekali lagi bahwa rencana penambangan itu harus dihentikan sementara, ungkap dia.
 
Baca: Masyarakat Papua Diminta Menerima Pembahasan 3 RUU DOB
 
Amnesty meminta pemerintah melakukan tiga hal. Pertama, menginformasikan kepada masyarakat adat pemilik tanah ulayat untuk memberitahukan rencana penambangan tersebut, Mulai tahap persiapan, termasuk dampaknya.
 
Kedua, pemerintah wajib mengkonsultasikan dan meminta pendapat OAP. Khususnya, mereka yang terdampak mengenai rencana tersebut. Ketiga, Usman meminta persetujuan OAP yang terdampak terkait rencana penambangan emas di blok Wabu.
 
Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan menyambut baik hasil laporan Amnesty. Ia mengaku sudah mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menghentikan sementara proses perizinan penambangan di wilayah Blok Wabu karena situasi keamanan di Intan Jaya tidak kondusif.
 
Lukas menyebut sudah beberapa kali menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah pusat tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. Termasuk, bagaimana hak-hak masyarakat adat Papua masih diabaikan.
 

(AGA)

https://www.medcom.id/nasional/politik/GKdjoGXb-pemerintah-diminta-serius-menghormati-hak-warga-asli-papua