Saya kira ini babak-babak awal. Kalau ini tidak segera dicegah, apa yang sedang terjadi dengan memberikan semacam peluang kepada TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil. Saya kira ini babak yang di tahun 1998 juga ditakutkan publik ketika kemudian TNI/Polri menduduki jabatan sipil, kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada wartawan, Minggu 28 Mei 2022.
Lucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang anggota TNI/Polri aktif. Dia juga mengungkap potensi bahaya yang muncul jika anggota TNI/Polri aktif semakin bebas menduduki jabatan sipil. Ini diungkap Lucius menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Saya kira penting untuk sejak awal mendesak, mendorong pemerintah, dan DPR untuk memastikan tegaknya aturan terkait dengan jabatan sipil yang tidak boleh disandang TNI/Polri, ujarnya.
Menurut Lucius, penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Penunjukan ini bahkan melanggar aturan.
Baca: Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor
Lucius khawatir penunjukan itu hanya menjadi awal dari penunjukan pj kepala daerah yang tidak sesuai aturan. Apalagi, aroma politik semakin hangat menjelang kontestasi 2024.
Kita juga ada di babak pembuka Pemilu 2024. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini saya kira juga ada hubungannya dengan konsolidasi 2024 itu, kata dia.
Lucius menilai penunjukan itu harus dihentikan karena tidak ada keuntungan pj kepala daerah dari anggota TNI/Polri aktif. Ini justru mencederai demokrasi di Indonesia.
Tidak perlu dipertahankan, karena tidak ada untungnya juga bagi pemerintah dan bagi penguatan demokrasi kita, ucap dia.
