MAGELANG, KRJOGJA.com – Pemerintah Kota Magelang menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) di Kota Magelang, Jumat (27/5/2022). Penyerahan dilakukan di Pendopo Pengabdian rumah dinas Walikota Magelang, dan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH menyerahkan bantuan tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Hariyadi mengatakan bantuan keuangan yang diterima masing-masing partai politik sesuai Peraturan Walikota Magelang nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang periode tahun 2020-2023 berdasarkan hasil pemilu 2019.

“Ada 8 partai politik di Kota Magelang yang mendapatkan bantuan keuangan ini, total besaran mencapai Rp 568.199.000,- katanya. Besaran bantuan untuk masing-masing parpol berbeda. Untuk PDI Perjuangan sebesar Rp 197.001.000,-, (Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 79.206.000,-, Partai Demokrat Rp 77.951.000,-, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 67.101.000,-, Partai Golongan Karya Rp 49.645.000,-, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 42.718.000,-, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp 33.895.000,-, dan Partai Persatuan Indonesia (PPI) 20.682.000,-.
Walikota Magelang mengatakan kedudukan parpol sangat penting bagi Kota Magelang, karena tanpa parpol kehidupan berdemokrasi tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Meskipun besaran bantuan tidak seberapa, Walikota Magelang berharap hal itu dapat membangun partai modern dengan pilar-pilarnya.

“Mudah-mudahan dengan dana yang memang sudah kita sepakati bersama, itu menjadi modal, dan mampu mendorong partai-partai yang ada di Kota Magelang, katanya. Juga dikatakan sebanyak 8 partai yang berhak menerima anggaran ini diharapkan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Parpol merupakan kepanjangan tangan rakyat dimana rakyat itu membutuhkan ‘nyawiji’ dengan parpol, termasuk Walikota dan Wakil Walikota Magelang. “Saya selaku kepala daerah tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas partisipasi parpol, dan inilah bukti bahwa kita semua ini menyatu antara eksekutif dan legislatif, tambahnya. (Tha)