RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengingatkan, agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 harus hati-hati memilih teknologi sebagai sarana penunjang. Jangan hanya tergiur hemat anggaran, karena bisa malah jadi masalah.

“Sebetulnya penggunaan teknologi dalam Pemilu kan bervariasi. Penggunaan teknologi saat proses pemungutan suara hanya salah satunya saja, ujar perempuan yang akrab disapa Ninis, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Kang Emil Ditunggu Gabung Ke Beringin

Pernyataan ini merupakan reaksi atas usulan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi tentang pemungutan suara berbasis e-voting block­chain. Yaitu, menggunakan teknologi terdesentralisasi yang diyakini bisa menghemat duit Pemilu hingga Rp 88 triliun.

Aktivis jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menganalisa, penggunaan teknologi harus dilihat sebagai instrumen yang menjadi solusi atas permasalahan di dalam proses berdemokrasi di Tanah Air. Nah, permasalahan kepemiluan di Indonesia itu lebih kepada sisi rekapitulasi suara.

Berita Terkait : Pras: Jangan Ngomong Adil Kalau Masih Ada Bedeng Di Samping JIS

Menurut Ninis, dalam memilih instrumen teknologi di pesta demokrasi ini harus memiliki persamaan pandangan agar proses Pemilu dipercaya oleh publik. Bukan semata hemat secara anggaran. “Jangan sampai, karena menggunakan teknologi tapi tidak mendapatkan kepercayaan publik, sebutnya.

Ninis menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak gagap teknologi dan tetap menggunakan metoda kekinian yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di dalam proses pendaftaran pemilih, parpol, hingga rencana proses kampanye ke depan. ■