Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tidak mengenakan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada semua produk lokal. 

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tidak sepakat dengan keinginan Jokowi tersebut. Tulus menilai tidak tepat pernyataan presiden terkait produk UMKM seperti batu bata tidak perlu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam perspektif perlindungan konsumen, seluruh produk UMKM tetap memerlukan sertifikasi SNI sebagai acuan mutu, termasuk di dalamnya adalah batu bata.

Dalam perspektif perlindungan konsumen penyataan (Jokowi) ini kurang tepat. Sebab, standar itu penting bagi konsumen terkait acuan mengenai mutu suatu produk, ujar Tulus kepada Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Tulus menyampaikan, batu bata sendiri termasuk produk UMKM yang telah mempunyai sertifikasi SNI hasil dari konsensus seluruh pihak terkait.

Oleh karena itu, produk UMKM seperti batu bata tetap memerlukan sertifikasi SNI sebagai acuan mutu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing produk UMKM di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Agar UMKM menghasilkan produk yang andal, maka tugas pemerintah melakukan pembinaan kepada UMKM untuk meningkatkan mutu dan salah satu standarnya, SNI. Lagi pula, kalau tidak punya standar yang jelas bagaimana produk umkm akan bisa bersaing pada era kompetisi digital ekonomi, tutup Tulus.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Trending Nih! kali ini, ada bapak asal Pasuruan Kota yang mengenakan helm Magic Com. Akhirnya, petugas polisi Pasuruan Kota memberikan edukasi terhadap sang Bapak dan memberikan helm SNI yang benar.