POJOKSATU.id, JAKARTA – Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia merupakan merupakan episentrum bagi energi baru dan terbarukan serta memiliki potensi industri hijau masa depan.
Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, dan individu dalam transisi energi.
Sebagai penghasil nikel, logam tanah jarang, CPO dan komoditas lainnya, Indonesia merupakan salah satu tempat yang cocok untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, industri militer, komponen energi baru dan terbarukan, industri elektronik, dan industri ekosistem hijau lainnya.
Itu disampaikan Airlangga dalam pertemuan dengan Executive Director International Energy Agency Dr. Fatih Birol di Davos, di Swiss, Selasa (24/5/2022).
Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia akan merealisasikan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.
Ada beberapa sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensial seperti matahari, air, angin, panas bumi, dan laut.
“Semua potensi menyumbang 442 GW. Tantangannya adalah keterbatasan jaringan, teknologi, dan pembiayaan, sehingga pembiayaan dan transfer teknologi pada transisi energi menjadi penting, ujar Airlangga dalam keterangannya.
Dalam G20, Indonesia juga menempatkan transisi energi sebagai salah satu fokus utama dengan pilar aksesibilitas, teknologi, dan pembiayaan energi.
Hal ini juga membuka peluang kolaborasi dengan International Energy Agency, terutama dalam menghadirkan solusi mitigasi kerentanan pasar energi yang saat ini sedang terjadi.
Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat.
Yang perlu ditekankan adalah pentingnya keadilan sosial untuk menciptakan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“Mobilisasi sumber daya, termasuk sumber daya keuangan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi, dan subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini, lanjut Airlangga.
Menurut Airlangga, permasalahan transisi energi di banyak negara adalah kurangnya pendanaan dan masih banyak negara yang bergantung pada energi fosil.
“Sehingga diperlukan outcome yang harus dapat segera dirasakan manfaatnya, dapat menanggulangi seluruh permasalahan penggunaan energi, dan dengan biaya yang terjangkau, kata dia.
Untuk mengatasi masalah pendanaan, diperlukan sumber pendanaan yang kuat seperti dari Asian Development Bank (ADB) atau dana multilateral lainnya.
Karena itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya just and affordable transition dalam transisi energi.
“Tidak hanya memperhitungkan cost and benefits, tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya, tuturnya.
Jika dikelola dengan baik, sambungnya, transisi energi dapat berdampak positif di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup berupa pekerjaan baru dan lapangan kerja yang lebih luas.
“Sebaliknya, transisi energi juga memiliki risiko pengangguran dan defisit transaksi berjalan, tandas Airlangga. (*)
