Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi menyatakan pihaknya menyoroti maraknya bangunan menara base transceiver station (BTS) atau menara telekomunikasi di kota ini tanpa potensi jadi pendapatan asli daerah.

Dari informasi dinas komunikasi, informatika, dan statistik setempat, bangunan BTS ini sudah marak sejak 2011, bahkan hingga kini sudah sampai hampir 300 menara itu tersebar, kata Afrizal di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (25/5), sudah berdiri sebanyak 296 BTS.

Padahal, kata Afrizal, daerah ini sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun, ternyata belum bisa diterapkan.

Alasan diskominfotik saat rapat dengar pendapat karena peraturan wali kota (perwali) terkait dengan perda ini belum ada, ujarnya.

Yang dimaksud Afrizal adalah instansi pemerintah kota yang berhak atau memiliki tugas menarik retribusinya.

Bahwa ada juga data di tingkat nasional tentang perhitungan retribusi yang digugat oleh para pengusaha BTS, ucapnya.

Gugatan tentang besaran retribusi tersebut, kata dia, dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, harus diupayakan betul oleh pemerintah kota melalui perwali untuk bisa menghasilkan PAD.

Kami di DPRD berharap pada tahun 2023 sudah ada hasilnya. Seluruh BTS di daerah ini menyumbang PAD, ujarnya.

Selain itu, kata politikus PAN ini, keberadaan BTS juga harus tertata dan menaati tata kota hingga tidak terlihat semrawut.

Ia menyebutkan luas Kota Banjarmasin cuma 98 kilometer persegi. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan betul dan ditata betul, termasuk keberadaan BTS dan bagaimana keamanannya di sekitarnya.