Liputan6.com, Jakarta - Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2021.

Hal itu disampaikan Perwakilan BPK Jawa Tengah pada rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam rapat ini mengatakan, capaian WTP ini merupakan yang ke-11 selama masa kepemimpinan Ganjar.

Alhamdulillah saya dapat dukungan dari banyak teman-teman, termasuk DPRD sehingga ketika mengelola keuangan hasil pemeriksaan BPK bisa WTP sampai 11 kali, kata Ganjar usai rapat, Rabu (25/5/2022).

Kendati demikian, tetap ada sejumlah catatan dari BPK sebagai bahan evaluasi untuk Provinsi Jawa Tengah. Antara lain soal sekolah, infrastruktur hingga penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Ganjar mengaku membutuhkan data akurat terkait pengentasan kemiskinan. Data penduduk miskin dibutuhkan agar program bantuan dari pemerintah yang selama ini berjalan tidak salah sasaran.

Bukan berarti kita asik-asik aja. Ada beberapa catatan pengelolaan aset kita, terutama terkait sekolah dan infrastruktur mesti dikejar. Catatan ini terkait pensertifikatan sehingga perlu program khusus, ungkap Ganjar. 

Penanggulangan kemiskinan dan efektivitasnya catatannya bagus. Ada yang tidak efektif, sebagian penerimaan kepada masyarakat miskin. Kita improve memperbaiki sistem itu dan semua harus berbasis data, mesti clear and clean, lanjut Ganjar.

Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 21 Mei 2022 lalu menjadi sorotan. Jokowi disebut-sebut memberi sinyal dukungan terhadap...