Jakarta (ANTARA) - Barisan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Basmi KKN) mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengoptimalkan penuntasan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dengan memeriksa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kinerja Kejaksaan Agung sangat luar biasa dalam menemukan serta menangkap mafia atau kartel minyak goreng. Untuk memaksimalkan kinerja Kejagung dalam menuntaskan kasus crude palm oil (CPO), kami mendorong agar BPDPKS diperiksa, kata Koordinator Aksi Basmi KKN Faizul Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Faizul mengatakan hal itu dalam kegiatan penyampaian aspirasi Basmi KKN di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam kegiatan yang diikuti ratusan massa dari Basmi KKN itu, dia menyampaikan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng merupakan dampak sistemis dari tata kelola dana BPDPKS, yang dicurigai berada di bawah kendali konglomerat sawit dan dewan pengarah di BPDPKS.

Ada sekitar Rp137 triliun dana sawit di BPDPKS. Sekitar 80 persen digunakan untuk subsidi biodisel, lalu sekian triliun untuk subsidi harga minyak goreng. Subsidi ke biodisel memang sesuai aturan karena ada peraturan presidennya, namun subsidi untuk harga minyak goreng ini tidak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri, jelasnya.

Baca juga: Anggota DPR: Ada oknum melawan kebijakan presiden soal minyak goreng

Oleh karena itu, lanjutnya, pemeriksaan terhadap BPDPKS, termasuk para dewan pengarahnya, akan menjadikan langkah penegakan hukum Kejagung semakin jelas.

Dia menambahkan dorongan kepada Kejagung untuk memeriksa BPDPKS bukan hanya merupakan aspirasi Basmi KKN, melainkan permintaan dari berbagai pihak lain, seperti wakil rakyat, pakar ekonomi, bahkan perwakilan petani.

Ini bukan hanya dorongan dari kami, melainkan juga merupakan dorongan dari elit. Berdasarkan berita, ada wakil rakyat di Senayan yang pernah mendorong aparat mengaudit BPDPKS. Ada pakar ekonomi yang menyebut penyelidikan ke BPDPKS merupakan bentuk kesungguhan menangani persoalan minyak goreng. Ada pula perwakilan para petani yang mendorong Kejagung memeriksa BPDPKS, katanya.

Pada kesempatan yang sama, Faizul menekankan bahwa CPO merupakan bahan pokok bagi masyarakat Indonesia, sehingga kejahatan yang terkait dengan komoditas tersebut dapat melukai rakyat. Dengan demikian, tambahnya, bukan hal yang mengherankan apabila persoalan CPO menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Bahkan, Presiden telah mengatakan bahwa secara kelembagaan, Pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di BPDPKS, ujarnya.

 Baca juga: Pemerintah siapkan tiga piloting pabrik minyak sawit merah
Baca juga: Mendag terbitkan aturan baru ekspor CPO

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022