Ponorogo (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Front Renaissance menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Ponorogo. Demontrasi diawali dengan menggelar dzikir dan doa bersama. Mereka mendoakan para pengambil kebijakan di negeri ini untuk senantiasa berlaku adil, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Usai doa, massa yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari itu kemudian satu per satu beroperasi. Tidak lupa, teman yang lain berdiri dengan membawa poster dengan berbagi tulisan.

Di sela-sela orasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu, juga diadakan tabur bunga di depan Gedung DPRD Ponorogo. Menurut koordinator aksi Muhammad Irfan Fauzi, tabur bunga yang dilakukan mahasiswa itu, sebagai simbol bahwa saat ini masyarakat belum bisa mendapatkan rasa adil secara menyeluruh.

“Melihat keadaan seperti sekarang ini, rasanya rasa adil secara menyeluruh itu belum diperoleh oleh masyarakat, kata Irfan, panggilan Muhammad Irfan Fauzi, setelah usai melakukan aksi demontrasi, Selasa (24/5/2022).

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, Irfan menyebut pihaknya menyuarakan lima tuntutannya. Baik itu tentang isu nasional hingga isu-isu ditingkat lokal Ponorogo. Isu nasional yang disuarakan yakni para mahasiswa menginginkan pencabutan undang-undang cipta kerja Omnibus Law.

Bahkan pencabutan itu juga dilakukan peraturan pemerintah yang merupakan turunannya. Menurut peserta aksi, disahkannya undang-undang cipta kerja ini, malah menjadikan nasib kaum buruh semakin tercekik. Undang-undang ini secara jelas memasifkan perampasan upah, menambah ketidakpastian kerja dan memperburuk serta menambah beban kerja yang semakin berat.

“Kita tidak lelah untuk menyuarakan pencabutan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena semakin menyusahkan kaum buruh, katanya.

Tuntutan kedua, mereka meminta pemerintah untuk menghentikan skema liberalisasi serta komersialisasi di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, yang menjadi isu lokal di Ponorogo adalah meminta pemerintah daerah setempat untuk memberikan subsidi untuk sarana pertanian. Mulai pupuk, bibit dan obat-obatannya.
“Kami ingin petani itu diberikan jaminan untuk harga hasil produksi pertaniannya, katanya.

Tuntutan keempat dan kelima ditujukan langsung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Yakni dengan mendesak Pemkab untuk segera mengimplementasikan terkait UU PKS. Kemudian tuntutan terakhir, juga mendesak Pemkab Ponorogo untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) Perempuan dan Anak.

“Upaya ini dilakukan supaya dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang dialami perempuan dan anaknya, pungkasnya. (end/kun)