Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendapat tambahan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengurus sengkarut minyak goreng. Kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng?

Pertanyaan seperti kenapa Jokowi minta Luhut urus minyak goreng pun mulai muncul di publik. Pasalnya, Luhut dianggap telah banyak mengemban tugas dan jabatan selama pemerintahan Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Luhut adalah koordinator PPKM Jawa-Bali selama pandemi covid-19. Dia ditunjuk duduk dijabatan tersebut sejak Juni 2021.

Selain itu, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Tim Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Baru-baru ini, Luhut juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca Juga: Deddy Yevri Sitorus Nilai Penunjukan Luhut untuk Mengurus Minyak Goreng Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Kritik

Penunjukkan Luhut untuk mengurus minyak goreng pun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

Deddy heran kenapa Jokowi minta Luhut mengurusi minyak goreng, padahal Menko Marves sudah memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab lainnya.

Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus? ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (24/5/2022)

Deddy menambahkan, Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.

Baca Juga: Pastikan Ketersediaannya, Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali

Ia juga menilai dengan adanya sosok Luhut mengurus minyak goreng hanya akan menimbulkan isu konflik kepentingan. Sebab, menurut Deddy, Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.