Wali Kota (Walkot) Depok Mohammad Idris mengaku belum menerima surat terkait interpelasi anggota DPRD Depok. Namun Idris mengaku siap memberi keterangan kepada DPRD Depok.

Belum sampai ke saya itu, saya baru dengar-dengar media saja. Belum tahu, saya belum tahu (persoalan interpelasi), kata Idris usai menghadiri acara halalbihalal di Gedung MUI Depok, Selasa (24/5/2022).

Meski demikian, Idris menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap memberikan keterangan terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS) jika diminta. Menurutnya pelaksanaan KDS sudah transparan.

Siap memberikan keterangan, memang harus kita jelaskan kok. Kita transparan kok, nggak ada yang ditutup-tutupi, pendaftaran semuanya. Yang namanya KDS ya kan, apa sih permasalahannya, kita jelaskan nanti semuanya, ungkap Idris.

DPRD Depok Ajukan Interpelasi

Untuk diketahui, sebanyak 33 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan hak interpelasi terhadap Walkot Depok M Idris. Pengajuan usul penggunaan hak interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pada Selasa (17/5).

Penyerahan berkas usulan interpelasi diwakili oleh Igun Sumarno dari Fraksi PAN kepada Ketua dan Wakil DPRD Kota Depok. Dia membacakan alasan pertimbangan pengajuan interpelasi.

Usulan interpelasi dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Wali Kota Depok mengenai kejelasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari hulu sampai hilir, jelas, transparan, dan terperinci, ujar Igun Sumarno dalam rapat di gedung DPRD Depok.

Berkas kemudian ditandatangani oleh jajaran pimpinan rapat. Usulan hak interpelasi itu disampaikan oleh 33 anggota DPRD dari 5 fraksi, yakni Golkar, PDIP, PKB-PSI, Gerindra dan PAN.

Bismillahirrahmanirrahim, demi masyarakat Depok, saya tanda tangani interpelasi anggota DPRD. Demi masyarakat Kota Depok dan keadilan, ujar Wakil DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.