JAKARTA - Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama. Meski bukan negara agama, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memiliki keyakinan dan beragama.
(Baca juga: Panggil Dubes Inggris, Kemlu RI Ungkap Kekecewaan Atas Pengibaran Bendera LGBT)
Oleh karena itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Helmy Faishal Zaini mengatakan, nilai-nilai agama diyakini memiliki senyawa dengan nilai nilai Pancasila.
“Maka segala unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila konsisten dilawan oleh Indonesia. Misalnya soal ide pendirian negara Islam dan ideologi ISIS, ujar Helmy, Selasa (24/5/2022).
Disisi lain, dia juga menyesalkan adanya peristiwa pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta.
“Kita menyayangkan sikap Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang telah mengunggah foto bendera pelangi, simbol kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di laman Instagram resmi mereka, ujarnya.
Bahwa pembiaran pengibaran bendera sebagai simbol dan gerakan penjungkirbalikan bernegara dan berbangsa adalah bom waktu yang akan menghancurkan.
Meskipun kantor kedutaan suatu negara merupakan wilayah ekstrateritorial negara bersangkutan dan kita tidak memiliki hal untuk melarang kegiatan di wilayah teritorial negara lain, namun sikap menghormati adalah kata kunci yang harus dipegang. pemerintah Inggris pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan ajaran LGBT dilarang dalam Islam.
“Kita meminta kepada kedutaan Inggris untuk menyampaikan klarisfikasi sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara, ucapnya.
Dia juga mendukung langkah Menlu RI bahwa kita bisa menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, akan tetapi kita menolak penyimpangan: baik penyimpangan dalam bernegara maupun prilaku yang menyimpang dari kodrat manusia.
“Kita meminta segenap masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berada di luar koridor hukum dan terprovokasi. Kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang elegan dan bermartabat, pungkasnya.
