RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi bakal membentuk tim khusus yang akan menangani permasalahan mafia tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilibatkan dalam tim itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tim itu dibentuk lantaran Jokowi tak ingin lagi ada tanah rakyat yang dirampas mafia.

Berita Terkait : Terima Kasih Kepada Pejuang Covid, Situasi Makin Membaik

“Kita sudah sepakat segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti, tegas Mahfud, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, selama ini banyak orang yang tak punya hak atas tanah bisa menang di pengadilan. Bahkan, para mafia itu bisa menang hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Berita Terkait : BP2MI Minta Kemenaker Tegas Berantas Mafia Pahlawan Devisa

Mahfud pun menjamin, Pemerintah dan aparat penegak hukum akan sangat tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam pidana mafia tanah.

“Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah, sekalipun akan kami tingkatkan perdatanya, bebernya.

Berita Terkait : Kemenangan Jadi Harga Mati

Presiden juga memerintahkan jajarannya menuntaskan hak rakyat yang menyangkut kepemilikan tanah. Jika Pemerintah memiliki kewajiban pembayaran atas hak atau kepemilikan tanah kepada masyarakat, maka itu harus diselesaikan.

“Presiden memerintahkan agar tegas menyangkut hak rakyat. Negara akan patuh terhadap aturan hukum jika Pemerintah memang punya kewajiban untuk membayar ganti rugi tanah, beber Mahfud.
 Selanjutnya