Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Jawa Timur, tak setuju jika lapangan Talangsari diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana surat bupati yang ditujukan ke parlemen.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Lapangan Talangsari adalah lapangan sepak bola di kawasan Talangsari, Kecamatan Kaliwates. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat mengatakan, sebelumnya tidak tahu jika lapangan Talangsari adalah aset daerah yang diminta BPN.

“Kami menilai ada langkah grusa-grusu. Menurut kami ini offside, baik dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan bupati sendiri, kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat, ditulis Selasa (24/5/2022).

Hadi membenarkan jika ada tiga surat permohonan hibah tanah milik pemkab yang masuk ke Badan Musyawarah DPRD Jember. “Di situ tidak menyebut lokasi tanah yang dimohon. Kami baru tahu dari media sosial. Pemerintah lupa, bahwa pemerintahan Kabupaten Jember ada dua unsur, yakni bupati dan DPRD. Di sinilah bupati offside. Tiba-tiba ada surat yang menyatakan dari Pemkab Jember yang menyetujui permohonan hibah tanah Talangsari dan baru minta persetujuan DPRD, katanya.

Hadi mengatakan, ada permintaan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kajian hibah lapangan Talangsari tersebut. “Kami akan dorong membentuk pansus tersebut, katanya.

Menurut Hadi, kajian terhadap lapangan Talangsari seharusnya melibatkan pihak-pihak yang memanfaatkan lapangan itu selama ini. “Jadi kami menilai tim kajian ini mengkaji dari sisi mana? Kan sepihak, tidak melibatkan masyarakat di wilayah lapangan Talangsari, katanya/

“Saya tumbuh di sekitar lapangan Talangsari. Lapangan ini sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda. Jangan seenaknya seperti itu. Jadi kami jelas menolak (hibah) tersebut. Kami tetap akan memberi masukan ke BPKAD. Kalau semua aset yang dimohon diberikan, bisa-bisa tidak ada aset yang dimiliki pemerintah daerah, kata Hadi.

Sebelumnya, Baiquni Purnomo, salah satu tokoh masyarakat, tidak rela jika lapangan Talangsari dialihfungsi dan dibangun sesuatu. “Anak-anak kami mau bermain bola di mana. Sedangkan ini olahraga rakyat kecil. Hari ini pemerintah kabupaten membiayai lapangan golf sampai Rp 5 miliar. Padahal yang memanfaatkan lapangan itu hanya beberapa orang, dan itu semua orang kaya, katanya.

Baiquni berharap DPRD Jember berpihak kepada rakyat dengan tidak mengabulkan permohonan bupati untuk melepas lapangan Talangsari. “Anda yang memilih rakyat. Saya berharap DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau sampai di-acc, saya akan gembosi semua partai yang mendukung (alihfungsi lapangan Talangsari, katanya. [wir/kun]