Jember (beritajatim.com) – Fraksi Pandekar, gabungan PAN, Demokrat, dan Golkar, di DPRD Jember, Jawa Timur, menolak keinginan hibah lapangan Talangsari ke Badan Pertanahan Nasional. Mereka menilai lebih banyak mudarat daripada manfaat yang diperoleh dari hibah tersebut.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

“Aset banyak, kenapa kok harus di situ? Tanah yang sekarang ditempati BPN tidak harus (dibangun) melebar. Kan bisa dibongkar dijadikan tingkat lima atau enam, kata Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jakat Purwana, ditulis Selasa (24/5/2022).

Agusta mempersilakan BPN meminjam pakai aset pemkab selama renovasi kantor yang lama. “Tidak ada masalah, tanpa mengambil aset pemkab, katanya.

Agusta melihat lapangan Talangsari masih banyak digunakan untuk kegiatan masyarakat. “Meskipun secara normatif untuk sepak bola resmi memang tidak dilaksanakan. Tapi secara insidentil kita lihat masih ada sepak bola di situ, anak-anak pesantren dan yayasan keagamaan di situ masih memanfaatkan lapangan Talangsari. Setiap ada haul Mbah Shiddiq, lapangan itu jadi lokasi parkir, katanya.

Lapangan Talangsari adalah lapangan sepak bola di kawasan Talangsari, Kecamatan Kaliwates. Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, pihaknya menerima surat bupati yang menindaklanjuti surat dari BPN pada Oktober 2021. “Mereka minta hibah lahan untuk kantor, katanya.

Baiquni Purnomo, salah satu tokoh masyarakat, tidak rela jika lapangan Talangsari dialihfungsi dan dibangun sesuatu. “Anak-anak kami mau bermain bola di mana. Sedangkan ini olahraga rakyat kecil. Hari ini pemerintah kabupaten membiayai lapangan golf sampai Rp 5 miliar. Padahal yang memanfaatkan lapangan itu hanya beberapa orang, dan itu semua orang kaya, katanya.

Baiquni berharap DPRD Jember berpihak kepada rakyat dengan tidak mengabulkan permohonan bupati untuk melepas lapangan Talangsari. “Anda yang memilih rakyat. Saya berharap DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau sampai di-acc, saya akan gembosi semua partai yang mendukung (alihfungsi lapangan Talangsari, katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim di grup WhatsApp pewarta politik menyarankan kepada bupati agar mencari lokasi lain untuk BPN. “Melihat perkembangan suara masyarakat dan regulasi yang tidak memungkinkan mengalih fungsikan lapangan sesuai dengan aturan, kami minta pemkab mencari solusi lain atau tempat lain yang lebih banyak manfaatnya untuk perkantoran, kata Halim. [wir/ted]