Liputan6.com, Jakarta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjelaskan alasan belum optimalnya aturan uji emisi kendaraan di ibu kota. Menurutnya banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya uji emisi, padahal pemerintah telah menyediakan layanan tersebut secara gratis.

Enggak bisa hanya uji emisi gratis saja dari pemerintah, tapi juga kesadaran dari pemilik kendaraan juga harus sadar sendiri, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto kepada wartawan, dikutip Selasa (23/5/2022).

Oleh karena kesadaraan yang masih rendah, Asep mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan kepolisian untuk membuat sejumlah aturan guna menyadarkan masyarakat atas pentingnya uji emisi.

Kami sudah kerjasama dengan kepolisian, Samsat. Jadi kendaraan yang lulus uji emisi yang bisa memperpanjang STNK, sebutnya.

Asep menuturkan perlunya pemberian kesadaraan masyarakat seperti syarat atau sanksi diperlukan, guna meningkatkan kesadaraan secara alami yang bakal menjadi kebiasaan. 

Kadang masyarakat baru sadar kalau sudah ada pemberitahuan atau ancaman akan adanya sanksi, kata dia.

Keterbatasan Bengkel

Selain soal kesadaraan, Asep juga mengatakan, hal lain yang menjadi masalah adalah keterbatasan bengkel untuk melakukan uji emisi.

Karena ada sekitar 14 juta motor dan 1,5 juta mobil, jadi perlu bengkel yang sangat banyak untuk uji emisi. Teknisi uji emisi, kemudian penyediaan peralatan uji emisi, karena memang kami berharap bengkel-bengkel ini sudah siap, sambungnya. 

Meski adanya beberapa hambatan, Asep tetap menyatakan, pihak kepolisian sampai saat ini masih mengejar kewajiban kendaraan bermotor melakukan iu emisi.

Ya memang kalau uji emisi masih terus kita kejar, kata Asep saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (23/5/2022).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencurigai aktivitas alat berat di tol JORR sebagai penyebab tingginya angka polusi di wilayah Selatan Jakarta. Pemprov DKI berencana melakukan uji emisi terhadap alat berat yang masuk Jakarta.