Hal ini selaras dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang telah dilakukan KPK selama ini, kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 24 Mei 2022.
KPK kerap bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, KLHK, pemerintah daerah, serta masyarakat menyelesaikan sengketa lahan. Teranyar, KPK membantu penyelesaian sengketa lahan di Danau Singkarak, Maninjau, dan Limboto.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Presiden Perintahkan Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah
Di mana KPK bersama para pemangku kepentingan terkait, menemukan penyalahgunaan area danau dan badan danau secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga hasil dari pemanfaatan danau tersebut belum masuk menjadi penerimaan negara, ujar Ali.
KPK kerap membantu pengurusan sertifikat aset pemerintah daerah untuk mencegah kerugian negara. Korps Antikorupsi telah mencegah potensi kerugian Rp11,2 triliun dari aset negara selama 2021.
Ali mengatakan pihaknya pernah menindak kasus korupsi terkait mafia tanah dan perizinan. Keterlibatan KPK diyakini dapat memuluskan pemberantasan mafia tanah.
Seperti suap perizinan lahan untuk tambang, kebun, sehingga sering terjadi tumpang tindih izin, sampai dengan perkara pengadaan tanah, seperti perkara pengadaan tanah Munjul DKI Jakarta, ucap Ali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga terkait hal ini. Sehingga, dapat menyelesaikan aksi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan negara.
Mafia-mafia tanah akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK untuk melakukan prosedur dan penilaian atas ini semua, ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
(ADN)
