JawaPos.com – Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar memperluas investasi proyek gas bumi dengan mengintegrasikan pasar-pasar di wilayah Asia, Amerika dan Eropa. Energi fosil seperti minyak dan gas bumi masih menjadi penopang energi, sebelum transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji menegaskan, upaya tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan untuk memastikan transisi berjalan lancar. Supaya, ketahanan energi tetap terjaga.
Netralitas karbon sesuai tuntutan global juga diharapkan dapat tercapai dengan peningkatan peranan gas bumi. “Investasi proyek gas bumi perlu ditingkatkan secara global dengan cara mendorong penggunaan gas bumi yang lebih besar lagi, ungkap Tutuka Ariadji dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5).
Untuk diketahui, rencana umum energi nasional sebagaimana diatur dalam Perpres 22/2017 memproyeksikan porsi energi fosil dalam bauran energi Indonesia pada 2050 mendatang sekitar 68,80 persen.
Saat ini, porsi energi fosil dalam bauran energi masih sekitar 89 persen. Semua itu terdistribusi atas batu bara 38 persen, minyak bumi 32 persen, dan gas bumi 19 persen.
Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha, dalam strategi transisi energi nasional, gas bumi menjadi salah satu yang terpenting dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi. Sebab, sumber energi ini memiliki intensitas karbon yang lebih rendah daripada minyak dan batu bara sehingga cenderung lebih bersih.
Namun sebagai salah satu negara penghasil migas di dunia, Indonesia diminta tidak gegabah dalam menyusun strategi transisi energi. Pasalnya, kebutuhan energi nasional saat ini masih sangat tinggi, bahkan perhitungan Bappenas, pada 2045 PDB Indonesia akan mencapai USD 29 ribu per kapita per tahun.
“Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara maju karena berada dalam lima besar PDB di dunia, imbuhnya.
Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan saat ini adalah tetap melakukan eksplorasi energi fosil yang ada, namun dengan menggunakan teknologi CCUS dan CCS. Komitmen internasional yang ada tentang transisi energi seyogyanya tidak lantas meniadakan migas tetapi tetap berusaha mengurangi emisi karbon. “Alhasil, kebutuhan energi nasional tetap dapat terpenuhi, sebutnya.
Satya menjelaskan bahwa hal yang perlu ditekankan dalam transisi energi adalah mencari keseimbangan yang tepat agar produksi migas bisa berjalan dan emisi karbon bisa dikurangi sesuai dengan target pemerintah.
Jika aktivitas produksi migas dapat diiringi dengan penerapan teknologi yang mengurangi intensitas emisi karbon, serta masyarakat sebagai pengguna bahan bakar fosil memiliki kesadaran seperti menanam pohon atau berperilaku hemat energi, maka keseimbangan yang diharapkan pun dapat tercapai.
“Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang diperlukan sehingga suplai gas bumi dari produsen kepada konsumen di dalam negeri bisa terserap secara maksimal. Jika minim infrastuktur, diperkirakan akan terjadi kelebihan pasokan gas bumi dan kemudian memilih untuk diekspor. Kondisi tersebut dianggap tidak memberikan manfaat terhadap kebutuhan energi nasional, ujar Satya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, transisi energi membutuhkan persiapan dari banyak aspek yang ada. Semua hal yang terkait perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menjadi beban perekonomian dan kehidupan sosial bagi masyarakat.
“Pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan domestik dapat digunakan sebagai jembatan dalam pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Ultimate goal dari kebijakan transisi energi pada dasarnya adalah upaya mengurangi tingkat emisi, bukan semata-semata hanya mengganti sumber energi fosil dengan EBT, pungkasnya.
