Saya pikir permintaan pak Jokowi tentu harus dipertimbangkan serius, meskipun agak terlambat, ungkap Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol) Aditya Perdana kepada Media Indonesia, Senin, 23 Mei 2022.
Adit menuturkan Jokowi harus segera bergerak untuk mencegah para mafia tanah bergerak leluasa. Termasuk, memanipulasi legalitas lahan, baik milik masyarakat maupun negara.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Presiden: Pemerintah Berupaya Menahan Harga Pertalite Tidak Naik
Adit berharap pengusutan yang nantinya dilakukan tim lintas kementerian harus lebih dalam dan tuntas. Hal ini agar tak ada lagi warga yang menjadi korban.
Hanya saja pengusutannya tentu perlu lebih dalam dan tuntas agar bisa diselesaikan secara menyeluruh, papar Adit.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menterinya untuk mengusut tuntas seluruh kasus mafia tanah yang terjadi di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 Mei 2022.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian atau lembaga (K/L). Hal ini untuk menyelesaikan salah satu aksi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan negara.
Mafia tanah akan kita selesaikan dan kita sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas K/L, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk melakukan prosedur dan penilaian, ujar Mahfud.
(AGA)
