Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Perintah ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/990/V/RES 2.1/2022 yang dikeluarkan pada Jumat, 20 Mei.
Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) ‘angkat topi’ terhadap langkah strategis serta kinerja Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang dinilai sukses dalam mengatasi persoalan minyak goreng.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ketua Umum PB INSPIRA Rizqi Fathul Hakim mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor CPO sudah tepat. Kebijakan ini akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional yang manfaatnya dapat dirasakan sampai ke para petani sawit.
Baca: Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, Ini 3 Pesan Penting Jokowi
“Begitupun langkah strategis Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET), kami nilai sudah sangat tepat. Kami angkat topi terhadap kinerja Jokowi dan Kapolri dalam mengatasi persoalan minyak goreng ini, lanjut Rizqi.
Jokowi mengatakan, kebutuhan nasional per bulan untuk minyak goreng curah sekitar 194.000 ton. Pada Maret 2022 sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng hanya mencapai 64.500 ton.
Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor pada April pasokan minyak goreng Indonesia mencapai 211.000 ton per bulannya, kata Jokowi.
Pemerintah memastikan minyak goreng murah Rp14 ribu per liter akan didistribusikan kepada masyarakat lewat pasar-pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu , Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik PB INSPIRA Lazuardi Mukhlizardy Pirosy menilai perintah tegas Kapolri terhadap jajarannya adalah langkah yang konkrit.
Jangan sampai distribusi terhambat, harga kembali naik, kemudian jika ada kendala di lapangan wajib dilaporkan, pasti akan ditindak tegas oleh Polri, ujarnya.
(WHS)
