Gresik (beritajatim.com) – Bantuan Sosial (Bansos) bagi peternak sapi asal Gresik yang piarannya terkena penyakit mulut dan kuku (PMK) masih dalam pembahasan. Padahal, ratusan peternak sapi sangat berharap bantuan dari pemerintah itu bisa mengucur sebagai ganti ternaknya yang terjangkit PMK.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Sebelumnya, peternak mengeluhkan lambatnya penanganan PMK yang menyerang ratusan ekor sapi yang tersebar di berbagai kecamatan. Terkait dengan itu, kalangan legislatif mendorong pemerintah menerapkan program asuransi terhadap hewan ternak.

“Ide ini muncul mengingat dalam APBD 2023 tidak mencantumkan bantuan sosial atau bansos kepada peternak yang terimbas penyakit mulut dan kuku. Sehingga, bisa dipastikan jaring pengaman sosial bagi peternak sapi menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Dulu pernah ada namun tidak diberlakukan kembali, ujar anggota Komisi III DPRD Gresik, Syahrul Munir, Senin (23/5/2022).

Politisi muda ini menambahkan, wabah PMK bisa menjadi pelajaran bagi dinas terkait. Terutama dalam langkah pencegahan dan menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Pemerintah juga bisa mendorong penggunaan dana desa untuk layanan kesehatan hewan ternak. Apalagi ini sudah jadi wabah di skala Provinsi Jawa Timur. Jadi, juknis pemberlakuan untuk ketahanan pangan dari dana desa ini perlu diperinci oleh dinas terkait, imbuhnya.

Seperti diberitakan, Pemkab Gresik berencana memberikan bantuan Rp10 juta untuk sapi yang terjangkit PMK. Saat ini, Dinas Pertanian (Distan) masih menunggu Peraturan Bupati (perbup) terbit. “Kami menunggu juknisnya. Nanti seperti apa prosesnya, ujar Kepala Distan Gresik Eko Anandito.

Dirinya mengaku fokus untuk merealisasikan bantuan obat dan peralatan. Hal tersebut menjadi prioritas karena tercantum dalam anggaran dinas. “Ini sebagai upaya preventif agar segera bisa digunakan masyarakat, ungkapnya. [dny/suf]