Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono buka-bukaan perihal rencana pemerintah menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel yang sudah diberlakukan sejak Agustus 2021. Menurut dia, review terkait hal tersebut terus dilakukan pemerintah.

Mengenai status PPKM yang memang nantinya akan dihapus, kami sedang melakukan evaluasi dengan para epidemiologi. Apabila artinya kurang dari dua bulan itu (Rt) masih kurang dari 1, maka status PPKM akan di-update setiap dua minggu, kata Dante dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (23/5/2022).

Apabila Rt-nya sudah empat bulan kurang dari satu, maka status PPKM akan diupdate setiap empat minggu. Ketika status Rt-nya kurang dari 1 sudah mencapai 6 bulan, maka kemungkinan PPKM tidak perlu di-update lagi, atau kita update sewaktu-waktu jika memang diperlukan dengan ada peningkatan kasus, lanjutnya.

Seperti diketahui, pemerintah membuka peluang untuk menghapus kebijakan PPKM. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengemukakan PPKM akan dihentikan jika perkembangan kasus Covid-19 konsisten semakin terkendali.

Kalau sudah terkendali [kasus Covid-19] masa PPKM terus, kata Muhadjir dalam keterangannya, Jumat (20/5/2022).

Jika ditarik ke belakang, Indonesia sudah menerapkan pengetatan kegiatan masyarakat sejak 10 April 2020, satu bulan lebih sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada saat itu, pengetatan kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berbeda dengan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diterapkan negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sejak saat itu, istilah PSBB terus berubah. Mulai dari PSBB transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level berdasarkan asesmen wilayah.

Kini, pemerintah Indonesia telah menyatakan siap untuk menjalankan transisi dari pandemi menuju endemi seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang semakin terkendali.

Beberapa waktu lalu, Jokowi memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan sejalan dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik.

Namun, Jokowi tetap menyarankan agar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memakai masker. Hal ini juga diberlakukan bagi kaum lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid.

Teranyar, Muhadjir lantas mengungkap rencana pemerintah selanjutnya apabila perkembangan kasus Covid-19 terus membaik.

Tahap berikutnya, enggak pakai masker [baik di ruang terbuka atau ruang tertutup], ujar Muhadjir

Muhadjir mengemukakan, pemerintah akan melakukan uji coba transisi menuju endemi pada 23 Mei mendatang, tepatnya saat pertemuan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR).

Pertemuan sendiri akan digelar secara luring dengan peserta sekitar 4.000 orang. Jokowi, menurut Muhadjir, sudah setuju untuk menerapkan pertemuan dalam rangka transisi menuju endemi.

Jadi peserta boleh ke mana-mana, beliau sudah setujui tak ada travel bubble, kata Muhadjir.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Catat! Ini 10 Jenis Vaksin yang Sudah Direstui BPOM

(miq/miq)