Magetan (beritajatim.com) – Realisasi APBD Tahun 2021 dinilai kurang maksimal. Meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Magetan membuat DPRD Magetan meminta Pemkab Magetan untuk memaksimalkan percepatan perubahan APBD 2022.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Selain itu, parlemen meminta pemkab untuk memberikan punishment bagi satuan kerja pemerintah daerah yang tak maksimal dalam menyerap anggaran. Juga meminta agar kas menganggur atau idle cash agar ditempatkan pada rekening deposito agar memberikan keuntungan yang lebih besar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati Joko Suyono. Pihaknya sudah membacakan rekomendasi tersebut. Dia membenarkan kalau jumlah SiLPA tahun 2021 lebih besar dari tahun APBD 2020 yakni RP 244,96 miliar. Sementara, SiLPA di APBD 2021 yakni sebesar Rp 363,065. Hal itu menunjukkan tingkat akurasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 sengat rendah.

‘’Dari sisi perencanaan kami ingin pemkab melakukan upaya percepatan APBD 2022 agar realisasi anggaran tahun 2022 lebih maksimal dan kejadian seperti itu tidak terulang kembali,’’ kata Joko Suyono, Senin (23/5/2022).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dari sisi pelaksanaan APBD 2022 untuk mendorong penyerapan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi per triwulan. Pihaknya menginginkan ada bentuk punishment bagi organisasi perangkat daerah yang tak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran.

‘’Kami meminta pemkab terus melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (idle cash) atas silpa tahun 2021 pada kas daerah dengan menempatkannya pada rekening deposito pada bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar, tentu setelah diperhitungkan tingkat likuiditas kas daerah yang disimpan dalam rekening giro,’’ katanya.

Untuk diketahui, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan tahun 2021 mencapai Rp 363,065 miliar. Duit yang bisa dimanfaatkan untuk warga Magetan itu terpaksa kembali ke negara.

Jumlah tersebut terungkap dalam LKPJ yang dibacakan Bupati Magetan Suprawoto pada rapat paripurna di hadapan para wakil rakyat di gedung DPRD, Kamis (31/03/2022).

Banyak program dan target kegiatan yang tidak tercapai. Paling mencolok pada inflasi, kemudian pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran.

Ironisnya, hingga kini kondisi perekonomian masyarakat Magetan yang belum pulih akibat pandemi Covid-19, dalam dua tahun terakhir ini. Bupati Suprawoto berdalih serapan anggaran yang tak maksimal itu karena pandemi Covid-19 yang luar biasa. [fiq/but]