AKURAT.CO, Pemerintah India saat ini mulai mempertimbangkan untuk membelanjakan 2 triliun rupee atau sekitar Rp381 triliun pada tahun fiskal 2022/2023 demi melindungi konsumen dan masyarakatnya melawan kenaikan harga dan melawan inflasi selama dua tahun.
Dilansir dari Reuters Senin (23/5/2022), anggaran belanja tersebut didapat dari pemotongan pajak untuk bensin dan solar yang diumumkan menteri keuangan pada hari Sabtu, kata kedua pejabat India yang tidak ingin disebutkan namanya.
Inflasi ritel India naik ke level tertinggi delapan tahun di bulan April, sementara inflasi grosir naik ke setidaknya level tertinggi 17 tahun, menimbulkan masalah besar bagi pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang mana tahun depan masa jabatannya akan habis.
baca juga:
Kami sepenuhnya fokus untuk menurunkan inflasi. Dampak krisis Ukraina lebih buruk dari yang dibayangkan siapa pun, kata seorang pejabat keuangan di India.
Pemerintah memperkirakan 500 miliar rupee India dana tambahan akan dibutuhkan untuk mensubsidi pupuk, dari perkiraan saat ini sebesar 2,15 triliun rupee, kata kedua pejabat itu. India juga nantinya akan melakukan putaran pemotongan pajak untuk bensin dan solar jika minyak mentah terus meningkat yang dapat berarti tambahan sebesar 1 triliun-1,5 triliun rupee pada tahun fiskal 2022/2023 yang dimulai pada 1 April.
Kedua pejabat itu tidak mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk mengungkapkan rinciannya. Ketika pemerintah India dikontak untuk klarifikasi hal tersebut,mereka tidak merespon.
Salah satu pejabat mengatakan pemerintah mungkin perlu meminjam jumlah tambahan dari pasar untuk mendanai langkah-langkah ini dan itu bisa berarti selip dari target defisit 6,4 persen dari PDB untuk 2022-2023. Pejabat itu tidak menghitung jumlah pinjaman atau selip fiskal yang mengatakan itu tergantung pada berapa banyak dana yang akhirnya mereka alihkan dari anggaran pada tahun fiskal.
Pemerintah India pun berencana untuk meminjam rekor 14,31 triliun rupee pada tahun fiskal saat ini, menurut pengumuman anggaran yang dibuat pada Februari. Sedangkan pejabat lainnya mengatakan pinjaman tambahan tidak akan berdampak pada pinjaman April-September yang direncanakan sebesar 8,45 triliun rupee dan dapat dilakukan pada Januari-Maret 2023.[]
