Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB) DKI Jakarta tahun 2022 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dibuka Senin hari ini, 23 Mei 2022. Seiring pembukaan PPDB Jakarta, calon Peserta Didik Baru (CPBD) sudah bisa mulai melakukan pengajuan akun.

Pengajuan akun untuk CPBD jenjang SMP dapat dilakukan di laman ppdb.jakarta.go.id. Sementara untuk pengajuan akun PPDB DKI Jakarta 2022 jenjang SMA-SMK, dibuka pada 30 Mei mendatang.

Pengajuan akun jenjang SMP (Prestasi, Afirmasi, dan Zonasi) sudah dimulai! Mulai tanggal 23 Mei 2022, demikian postingan akun Instagram @officialppdbdki, dikutip Senin (23/5/2022).

Berikut tahap-tahap pendaftaran/pengajuan akun yang dapat dilakukan untuk PPDB Jakarta 2022.

Sebagai informasi, CPDB yang berdomisi dan asal sekolah dari DKI Jakarta dapat langsung melakukan aktivasi PIN/token.

1. Pendaftaran/Pengajuan Akun

- Mengakses laman publik PPDB Daring DKI Jakarta di https://ppdb.jakarta.go.id.

- Mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang.

- Mengisi formulir secara daring, dan,

- Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk aktivasi.

2. Aktivasi PIN/Token

- Mengakses laman publik PPDB Daring DKI Jakarta di https://ppdb.jakarta.go.id.

- Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta (dari sistem Sidanira).

- Mengganti PIN/Token dengan password.

- Setelah melakukan aktivasi PIN/Token dan pilih sekolah tujuan.

3. Pemilihan Sekolah Tujuan

- Mengakses laman publik PPDB Daring DKI Jakarta di https://ppdb.jakarta.go.id.

- Lakukan login dengan masukkan Nomor Peserta dan Password.

- Memilih sekolah tujuan.

- Mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan.

- Melihat pengumuman hasil seleksi PPDB.

4. Lapor Diri Daring

- Mengakses laman publik PPDB Daring DKI Jakarta di https://ppdb.jakarta.go.id.

- Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password.

- Klik tombol Lapor Diri dan,

- Mencetak tanda bukti lapor diri.

Mendikbud keluarkan aturan baru soal PPDB sistem zonasi. Perubahan aturan dilakukan setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi.