Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut soal perintah dari Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin yang diduga 'memalak' uang para kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor. Ade Yasin kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Pengusutan itu dilakukan KPK dengan memeriksa sejumlah saksi. Mereka yakni, Sekretaris KONI Kabupaten Bogor, Rieke Iskandar; Dirut PT Kemang Bangun Persada, Sunaryo; Direktur PT Sabrina Jaya Abadi, H Sabri Amirudin; dan Wiraswasta, Krisna Candra Januari.

Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan perintah dari tersangka AY (Ade Yasin) untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemerintah kab Bogor, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (23/5/2022).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka termasuk Bupati Ade Yasin.

Baca Juga: Panggil Empat Saksi, KPK Temukan Fakta Baru di Kasus Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin

Sebagai pemberi suap yakni Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah , dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Sedangkan penerima, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.