Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id:
1. Menko PMK: Jadi Endemi, Pembiayaan Pengobatan Covid-19 Dialihkan ke BPJS Kesehatan
Pemerintah akan mengubah skema pembiayaan pengobatan covid-19 jika sudah berubah menjadi endemi. Pemerintah tak lagi menanggung biaya pengobatan pasien covid-19.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan biaya pengobatan covid-19 akan dialihkan ke BPJS Kesehatan. Pengobatan covid-19 dengan BPJS Kesehatan dilakukan sesuai golongan keanggotaan.
Kalau nanti sudah dinyatakan endemi otomatis menjadi penyakit infeksius biasa. Karena penyakit infeksius biasa, penanganannya juga biasa, termasuk pembiayaannya akan dialihkan yang selama ini disubsidi oleh pemerintah, nanti akan dialihkan ke BPJS, ujar Muhadjir dilansir dari Antara di Malang, Jawa Timur, Sabtu, 21 Mei 2022.
Baca selengkapnya di sini
2. Jumlah Persidangan Kasus Korupsi Melonjak pada 2021
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya lonjakan persidangan kasus korupsi pada 2021. Tercatat, ada 1.282 persidangan dengan 1.404 terdakwa kasus korupsi yang ditangani tiga instansi penegak hukum di Indonesia.Perkara yang disidangkan pada periode ini melonjak cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana dalam telekonferensi, Minggu, 22 Mei 2022.
Kurnia mengatakan hanya ada 1.218 perkara dengan 1.298 terdakwa yang disidangkan selama 2020. Sementara itu, ada 1.019 perkara dengan 1.125 terdakwa yang diadili selama 2019.
Sedangkan pada 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa, ujar Kurnia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca selengkapnya di sini
3. Anggaran hingga Tahapan Pemilu 2024 Bakal Diputuskan 30 Mei
Komisi II DPR berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 30 Mei 2022. DPR dan penyelenggara pemilu akan mengambil keputusan terkait hasil rapat konsinyering dalam forum tersebut.Rencananya raker dan RDP dilakukan pada tanggal 30 Mei. Kami memberikan waktu bagi penyelenggara pemilu untuk menyimulasikan hasil rapat konsinyering, kata anggota Komisi II DPR Anwar Hafid di Jakarta, Minggu, 22 Mei 2022.
Dia menjelaskan rapat konsinyering hanya menyelaraskan beberapa poin terkait tahapan, program, dan anggaran Pemilu 2024. Menurut Anwar, langkah itu dilakukan agar ketika pembahasan dalam raker dan RDP tidak terlalu banyak poin pembahasan, sehingga bisa segera diambil keputusan.
Rapat konsinyering itu membahas poin yang belum disepakati sehingga ketika raker dan RDP berlangsung cepat karena diambil kesepakatan. Peraturan KPU (PKPU) harus segera ditetapkan, ujar dia.
Baca selengkapnya di sini
Informasi terkait tiga isu itu akan terus diperbarui di Kanal Nasional Medcom.id. Klik di sini untuk mendapatkan informasinya.
(JMS)
