Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menegaskan, korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan transnasional crime.

Maka dari itu yang dituntut dari pengistilahan tersebut adalah penanganan yang tidak sama dengan pidana umum, termasuk di dalamnya adalah tuntutan penegak hukum dan vonis hakim.

Kurnia menilai, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang ada dalam proses persidangan kasus korupsi. Hal itu sesuai dengan pasal 24 ayat 2 UU Pengadilan Tipikor.

Namun fakta yang ditemukan, pada 20 dari total 34 Pengadilan Tipikor yang dipantau oleh ICW Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) tergolong tidak lengkap.

Di dalam SIPP ada kolom data umum, di sana harus menjelaskan uraian dakwaan, identitas terdakwa, siapa penasihat hukum, tapi informasi itu jarang ditemukan dan juga ada informasi soal penuntutan dan vonis majelis hakim, kata Kurnia saat jumpa pers daringnya tentang Peluncuran Tren Vonis 2021, Minggu (22/5/2022).

Kurnia juga menilai, 20 SIPP tidak lengkap. Bahkan ada SIPP beberapa pengadilan yang sulit sekali diakses.

Kami mendorong perbaikan terhadap hal ini. Ini bukan temuan pertama kami, ucap Kurnia.

Selain SIPP, lanjut Kurnia, dalam laporannya ICW juga mencuplik Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, ICW mengapresiasi direktori MA sudah mengunggah putusan-putusan MA yang sudah dipublikasi. Meski bukan berarti tidak ada kendala. Sebab, situs Direktori Putusan MA diketahui sulit diakses bahkan bisa berhari-hari tumbang atau down server.

Maka apa yang disampaikan Ketua MA pada 2019 lalu tidak terbukti tentang peradilan modern dan sebagainya tidak terbukti, setidaknya dalam pemantauan tren vonis ICW ini, kata Kurnia menandasi.

Dalam catatan ICW, setidaknya selama setahun ini ada dua kasus yang mengindikasikan keterlibatan jaksa pada Kejagung.