TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana menelusuri aliran duit Brigadir Satu atau Briptu Hasbudi yang diduga terkait dengan hasil tambang.

Iya ada aliran-aliran dana pihak-pihak terkait, kata Ivan saat dihubungi Ahad, 22 Mei 2022.

PPTAK, kata dia, masih dalam proses analisis apakah aliran dana melanggar pidana atau tidak.

Masih proses analisis, ujarnya.

Dia mengatakan jika itu berupa gratifikasi, akan ada ketentuan yang harus dipatuhi. Lalu apabila itu terkait dengan korupsi dan unsur pidana lainnya, nanti penegak hukum akan menindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Adapun Hasbudi diciduk bersama empat rekannya saat akan bertolak dari Bandara Juwata, Tarakan.
Dalam gelar perkara sehari setelah penangkapan dilakukan, anggota satuan Kepolisian Air Polda Kalimantan Utara itu, dianggap bersalah lantaran mengelola bisnis tambang emas ilegal.

Polisi menyita aset bangunan dan kendaraan itu untuk penyidikan tambang emas ilegal yang dikelola Hasbudi di Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan. “Ada indikasi tindak pidana pencucian uang, ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara Ajun Komisaris Besar Hendy F. Kurniawan pada Kamis, 12 Mei lalu.

Polisi menduga sumber kekayaan Hasbudi tak hanya berasal dari bisnis tambang. Saat penggeledahan, mereka menemukan sejumlah dokumen transaksi baju bekas ilegal.

Berdasarkan hasil koordinasi penyidikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat, semua barang diangkut menggunakan 17 kontainer dari negeri jiran. Semula polisi mensinyalir impor baju bekas itu sebagai sarana penyelundupan narkotik. Namun asumsi itu pupus karena tak terbukti. “Tidak ada narkotik, ujar Hendy.

Briptu Hasbudi disebut kerap meninggalkan tugasnya sejak sibuk mengurus bisnis “sampingan. Seorang personel Kepolisian Resor Tarakan mengatakan Hasbudi kerap mangkir dinas sejak 2021.

HENDARTYO HANGGI | FRANSISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO