TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai target Partai Demokrat untuk mendapatkan 15 persen kursi DPR RI pada Pemilu 2024 cukup berat. Sebab jejak masa lalu kadernya yang tersandung korupsi juga mempengaruhi.
“Namun kelihatannya berat untuk mencapai target 15 persen. Suara PD (Partai Demokrat) mungkin saja akan naik, karena mereka menjadi partai oposisi. Tapi untuk mencapai 15 persen tetap berat, katanya saat dihubungi, Minggu, 22 Mei 2022.
Ujang menilai, kasus korupsi yang mendera sejumlah kader Demokrat di masa lalu berdampak pada citra partai selama ini. Hal itu, menurut dia, terlihat jelas pada Pemilu 2014 dimana Demokrat masih kesulitan mermaih 10 persen suara.
“Jadi jejak korupsi kadernya di masa lalu, membuat PD tersandera oleh pemilih, tuturnya.
Sejumlah kasus korupsi memang sempat mendera partai berlambang bintang Mercy itu. Mulai dari mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, hingga anggota DPR RI Angelina Sondakh terciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Wisma Atlet Hambalang, Sentul, hingga Wisma Atlet Jakabaring, Palembang.
Meski begitu, Ujang berpendapat suara Demokrat pada Pemilu 2024 masih bisa meningkat. Hal itu, menurut dia, tergantung dari kerja keras seluruh calon legislatif dan para kader partai tersebut.
“Namanya juga target jadi harus tinggi, soal hasilnya nanti apakah sesuai target atau tidak ya harus terima, ujarnya.
Sedangkan untuk partai pesaing yang saat ini berkuasa, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ujang menilai mereka sudah belajar dari kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat. Karena PDIP dinilai bisa menyeimbangkan isu yang sedang didukung oleh publik, seperti menolak Presiden Joko Widodo tiga periode.
“Banyak kader PDIP tersandung kasus korupsi dan itu membuat PDIP tercoreng citranya. Namun PDIP masih bisa mem-balancing kasus korupsi, dengan cara mengangkat isi yang didukung publik, katanya.
Sejumlah kader PDI Perjuangan juga memang tak lepas dari kasus korupsi pada periode kali ini. Menteri Sosial Juliari Batubara tersandung kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 dan telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tahun lalu.
Selain itu, masih ada juga kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang menjerat kader partai banteng, Harun Masiku. Harun hingga saat ini bahkan masih berstatus buronan KPK.
Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan ingin mengembalikan kejayaan mereka seperti pada Pemilu 2009. Wakil Ketua Umum Benny K Harman menyatakan mereka mematok angka 15 persen atau sekitar 90 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024.
Baca: Partai Demokrat Beri Sinyal Pujian ke Jokowi Soal Penanganan Covid-19
