JawaPos.com – Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pelanggan di atas 3.000 VA. Terkait ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa keputusan tersebut tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap pengurangan beban APBN.
“Menurut saya dengan kenaikan hanya untuk golongan 3.000 ke atas ya, tarif listrik itu kan ada golongan 3.500 VA (R2) sampai dengan 6.600 ke atas (R3). Buat saya sebenarnya tidak terlalu signifikan pengurangan terhadap beban kompensasi yang bisa disimpan, jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (22/5).
Alasan yang mendukung pernyataan itu adalah karena harga tarif listrik terkini dengan harga keekonomian untuk golongan 3.000 VA ke atas tidak terlalu banyak. Oleh karenanya, itu tidak akan mengurangi biaya subsidi (Rp 59,6 triliun) dan kompensasi (Rp 21,4 triliun) yang diperkirakan sekitar Rp 81 triliun.
Untuk diketahui, harga tarif listrik untuk Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA dan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Di sisi lain, harga keekonomiannya adalah Rp. 1.533 per kWh atau hanya selisih sekitar Rp 88 per kWh.
“Tidak terlalu signifikan terhadap belanja kompensasi dalam APBN, karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak untuk golongan 3.000 ke atas. Selisih tidak terlalu besar dan jumlahnya tidak terlalu banyak, tutur dia.
Adapun, jika pemerintah ingin memotong beban kompensasi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang tidak hanya menyasar pelanggan rumah golongan 3.000 ke atas, namun juga industri dan bisnis.