Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam meminta Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, agar melakukan seleksi dengan memprioritaskan pada kualitas dan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan daerah yang dipimpinya.

google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Bahkan bupati muda yang familiar disapa Mas Tamam, juga memberikan kesempatan dan kebebasan kepada seluruh ASN untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan dirinya seputar pembangunan di Pamekasan. Terlebih saat ini, etika demokrasi sudah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

“Sudah semestinya kita harus sadar fungsi dan peran agar dapat mengimbangi perubahan di era revolusi industri seperti saat ini. Termasuk para ASN yang memiliki tugas besar, sehingga harus mampu memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Bupati Badrut Tamam, Minggu (22/5/2022).

Hal tersrbut bukan tanpa alasan, sebab pihaknya menilai sebagian orang justru menganggap jabatan sebagai tujuan, khususnya bagi para abdi negara. “Bagi kami, jabatan ini sebagai alat pengabdian dan perjuangan. Sehingga kita tidak perlu mempertahankan jabatan tanpa memberikan manfaat bagi orang lain, ungkapnya.

“Selama ini, rotasi jabatan yang kita lakukan tidak lagi berdasar like or dislike (suka atau tidak suka), tetapi semata-mata dilakukan demi keberlangsungan pembangunan di Pamekasan, guna menyongsong Indonesia Emas pada 2045 mendatang, imbuhnya.

Bahkan dirinya juga pernah menemui seorang ASN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, justru tidak pernah menginjakkan kaki di Pendopo Ronggosukowati. Padahal ia sudah menjadi abdi negara selama 30 tahun.

“Persoalannya, seorang ASN harus meminta izin kepada atasannya untuk menemui kepala daerah (bupati). Jika atmosfernya seperti ini, bisa saja orang cerdas dan loyal terhadap pimpinan justru tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan kualitas dan idealisnya, sehingga semangat kerja yang dimilikinya justru terpinggirkan, jelasnya.

Dari itu, pihaknya meminta agar pihak BKPSDM setempat, agar melakukan seleksi terhadap para ASN yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. “Jadi penekanannya disini persoalan tentang kualitas dan integritas, bukan justru siapa yang punya ‘isi tas’, tegasnya.

“Selama ini kami juga sering menyampaikan bahwa tidak ada jual beli jabatan, tidak boleh. Sebab praktik seperti itu sangat berpotensi memunculkan bibit baru pelaku korupsi, sebab kalau sudah berbayar, kerjanya pasti tidak akan sungguh-sungguh dengan alasan karena sudah membayar, sambung Badrut Tamam.

Kerena itu, kolaborasi positif untuk mewujudkan pembangunan daerah berkualitas sangat dibutuhkan dedikasi yang tinggi. “Kolaborasi untuk rencana pembangunan harus selalu kita lakukan, tentunya harus sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku, pungkasnya. [pin/but]