Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta menjadi sorotan publik usai sempat mengibarkan bendera LGBT+. PPP menyesalkan hal tersebut.

PPP menilai Kedubes Inggris melanggar etika dan norma diplomasi utamanya keharusan memberikan penghormatan terhadap hukum dan budaya host-country atau negara yang menjadi tuan rumah dimana Kedubes tersebut berada, ujar Waketum PPP Arsul Sani ketika dihubungi, Sabtu (21/5/2022).

Meski bendera LGBT+ itu, kata Arsul, dikibarkan di halaman kantor Kedubes yang berdasar hukum internasional menjadi yurisdiksi Inggris, namun etika dan norma diplomasi seharusnya dipegang dan diperhatikan oleh kantor perwakilan negara mana pun.

Memang bendera LGBT tersebut kemudian diturunkan dan sudah tidak terpasang, namun insiden itu sekaligus juga menunjukkan ketidakpekaan Inggris terhadap potensi beban politik berupa akan maraknya protes dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan beban politik yang tidak perlu bagi pemerintah Indonesia, ucap Arsul.

PPP meminta agar kejadian pengibaran bendera LGBT tersebut jangan terulang lagi sehingga Indonesia sebagai host country tidak perlu terbebani akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya yakni protes meluas, sambungnya.

Sebelumnya, kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sempat mengibarkan bendera pelangi LGBT. Namun kini bendera LGBT itu telah dicopot dan diganti dengan bendera Ukraina.

Sementara soal bendera LGBT, akun Instagram resmi Kedutaan Inggris untuk Indonesia memberikan keterangannya. Pengibaran bendera warna-warni itu untuk memperingati hari anti-homofobia, 17 Mei.

Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) - kami mengibarkan bendera LGBT+ dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia, demikian keterangan Kedutaan Besar Inggris untuk RI via akun resmi Instagram-nya.

Sikap pemerintah Inggris jelas, mendukung LGBT. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk menghapus diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Inggris mendukung keberagaman dan toleransi.

Kami mendesak negara-negara untuk mendekriminalisasi hubungan seks sejenis yang konsensual, dan untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi orang-orang LGBT+ dari segala bentuk diskriminasi, kata Kedutaan Inggris.