IDXChannel – Terkait permintaan agar Menteri Perdagangan uhammad Lutfi mengundurkan diri oleh Fadli Zon, Komisi VI DPR RI merespon pernyataan tersebut tidak berdasar.

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi VI, Faisol Reza menilai Fadli Zon tidak memahami dasar pengambilan kebijakan ihwal larangan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk olahannya. Larangan ini pun dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan dibuka kembali pada 23 Mei 2022.

Kebijakan larangan ekspor ini jadi senjata Fadli melontarkan kritik kepada pemerintah. Meski begitu, Faisol menjaskan larangan ekspor CPO justru menjadi usulan dan rekomendasi Komisi VI kepada Kementerian Perdagangan. Usulan saat itu menyusul terjadinya kelangkaaan dan naiknya harga minyak goreng di dalam negeri.

Larangan (ekspor) CPO itu dari Komisi VI. Fadli Zon nggak ngerti alasan dia. Justru Menteri Perdagangannya itu mendengar betul apa yang disampaikan oleh DPR oleh Komisi VI, pemerintah mendengar betul. Jadi ini sudah menjadi keputusan bersama, ungkap Faisol kepada wartawan, dikutip Sabtu (21/5/2022).

Dia menjelaskan, dinamika harga dan stok minyak goreng di pasar dalam negeri saat itu, mengharuskan pemerintah mengambil langkah intervensi. Salah satunya, meminta Kemendag melarangan ekspor CPO untuk sementara waktu.

Kalau nggak tercapai harga yang wajar sebagaimana yang ditetapkan pemerintah atas harga minyak goreng terutama yang curah, ungkap dia.

Faisol menegaskan kebijakan larangan ekspor CPO sebelumnya tidak dapat dikaitan dengan kompetensi Menteri Perdagangan. Pasalnya, sebelumnya kebijakan disepakati secara bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dengan begitu, permintaan Fadli agar Presiden Jokowi menggantikan Muhammad Lutfi tidak berdasar.

Ini bukan soal kompeten nggak kompeten. Ini atas kajian yang mendalam bahwa jalan keluar harus diambil seperti itu. Dan sekarang kalau dicabut karena memang harga-harga minyak goreng terutama ketersediaan di pasaran itu sudah ada, ungkap Faisol. (FHM)