FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mengakui persoalan melonjaknya harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas. Padahal, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.

Andre menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan. Menurutnya, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.

Legislator Fraksi Partai Gerindra Andre mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.

“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal, kata Andre saat Dialektika Demokrasi dengan tema Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor di Media Centre DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/5)

Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.

Namun, saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.