Kita ini merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan sekarang harga komiditas CPO sedang tinggi-tingginya, jadi memang perlu ada satgas yang khusus. ujar Martin dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Mei 2022.
Martin menjelaskan satgas itu akan memastikan pihak swasta, negara tujuan ekspor, dan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan beberapa kementerian untuk mengatur pelaksanaan distribusi minyak goreng di masyarakat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berwenang mendistribusi sampai ke tingkat konsumen hingga ke pasar, Kementerian Perindustrian di tingkat hulu, Kementerian Pertanian (Kementan) dari sisi perkebunannya. Serta melibatkan seluruh penegak hukum.
Dengan lintas sektoral ini, maka kita harapkan bisa memastikan kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terang dia.
Martin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Waktu satu bulan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah lebih dari cukup untuk memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Larangan ekspor oleh Presiden itu sebagai shock terapy sudah bekerja efektif, kata dia.
Baca: Disbunak Kalbar: Larangan Ekspor CPO Dicabut Pulihkan Industri Sawit
Larangan ekspor minyak goreng di Tanah Air resmi dicabut. Presiden Joko Widodo memastikan kegiatan ekspor ini sudah bisa dimulai pada Senin, 23 Mei 2022.
Keputusan mencabut larangan ekspor minyak goreng ini diambil setelah melihat adanya pasokan di dalam negeri yang terus bertambah sehingga membuat harga di tingkat konsumen turun.
(LDS)
