AKURAT.CO, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) bersama Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menandatangani penjanjian penjaminan pemerintah untuk proyek Sustainable and Realible Energy Access Program (SREAP) in Java (Western and Central Java) PT PLN (Persero) pada Jumat (20/5/2022).
Direktur Utama PII M Wahid Sutopo mengatakan bahwa PLN sebagai salah satu BUMN telah mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur terkait dengan kelistrikan.
“Oleh karena itu, lewat penjaminan proyek pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dapat mengoptimalkan perluasan akses dan memperkuat layanan jaringan transmisi dan distibusi kelistrikan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat, jelas M Wahid Sutopo melalui keterangan resminya Jumat (20/5/22).
baca juga:
Menurutnya dukungan penjaminan Proyek SREAP PLN ini juga merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya BUMN untuk melaksanakan proyek infrastruktur berbasis ekonomi hijau (green economy).
“Salah satu target pembangunan dari pinjaman ini adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan meningkatkan bisnis roof-top solar PV, jelasnya.
Adapun ditandatanganinya perjanjian penjaminan pinjaman ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 600 juta USD pada akhir tahun 2021. Pembiayaan ini juga merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk SREAP yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip berkelanjutan.
Sekedar informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harga pertalite, listrik dan LPG 3 kg yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah tidak naik tahun ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah telah menambah anggaran subisidi energi dan kompensasi sebesar Rp350 triliun.
“Ini tujuannya agar pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kg dan listrik bisa tetap dijaga harganya karena memang pemulihan ekonomi masih tahap yang sangat awal dan harus kita jaga daya beli masyarakatnya, ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022).
Dirinya menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tambah menjadi Rp350 triliun. Jumlah tersebut naik dari alokasi anggaran APBN sebelumnya yaitu Rp154 triliun atau naik sekitar Rp152,5 triliun.[]
