KBRN, Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meluncurkan program Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa di lingkupnya, Jumat, 20 Mei 2022. 

Kegiatan yang digelar secara offline di Kantor Gubernur Sumbar serta online melalui Channel YouTube dan Zoom Meeting tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Selain itu, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPANRB) Alex Denni, Founder ESQ Group dan ACT Consulting Ary Ginanjar Agustian, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Gita Ariadi, Walikota dan Bupati beserta wakilnya dan Sekretaris Daerah se-Provinsi Sumbar. Sedangkan secara daring melalui Zoom Meeting hadir Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, serta 1.235 ASN Provinsi Sumbar beserta perangkat daerahnya.

“Kalau saya menerjemahkan BerAKHLAK ini di samping terjemahan ataupun akronim dari KemenPANRB , BerAKHLAK ini sudah memiliki makna yaitu hubungan antara makhluk dengan kholiq atau penciptanya. Jadi dalam suksesnya ASN menjalankan tugasnya sesuai dengan branding yang dihadirkan oleh KemenPANRB  bahwa BerAKHLAK itu menyangkut nilai-nilai seperti Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif, tutur Mahyeldi dalam sambutannya.

Pria yang akrab disapa Buya Mahyeldi itu melanjutkan, sikap ini akan terjadi dan terbentuk ketika hubungan manusia di dalam kerja baik dengan sang kholiq atau dengan Allah SWT.

Kalau kita melihat dalam kurikulum berbangsa dan bernegara kita, maka ini sangat jelas sekali di dalam dokumen-dokumen kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa di dalam Undang-Undang Dasar, kita mengatakan bahwasannya kemerdekaan ini lahir atas berkat, rahmat dan karunia Allah Tuhan yang Mahakuasa. Dan di dalam pembukaan Undang Undang Dasar itu berbunyi bahwa kemerdekaan yang kita raih ini atas berkat, rahmat Allah serta pertolongan darinya, ujarnya.

Ia berharap launching core values ini tidak hanya sampai di sini. Mahyeldi menginginkan nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan di tingkat Kabupaten/Kota, OPD masing-masing, sehingga apa yang dicita-citakan bisa terlaksana. 

Untuk itu, kami minta kepada BKD, BPSDM untuk memfasilitasi kegiatan selanjutnya bersama Kemendagri, Kemen PANRB dan ESQ .Sehingga dalam waktu cepat pesan pesan hari ini tersampaikan kepada seluruh ASN  Sumbar. Dan juga terima kasih dan support-nya kepada Pak Ary sebagai motivator serta pembangunan karakter dari ESQ, harapnya.

Sementara itu, Motivator Ary Ginanjar memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pembicara yang sudah menyampaikan paparannya. Tak lupa ia menyampaikan pujian kepada Sekjen Kemendagri yang memberikan contoh dan mengajarkan terlebih dulu untuk launching di kampungnya di Karimun.

“Juga kepada Pak Alex Denni yang ternyata orang Minang. Saya bersyukur sekali mengenal beliau. Saya support beliau karena apa yang beliau rencanakan itu menjawab tantangan 4.0. Terkait bagaimana membuat e-Government tetapi tetap berbasis nilai nilai BerAKHLAK dan bisa diterjemahkan secara digital. Saya tidak mau program ini sampai gagal karena manajemen ke depan atau human resourcenya berbasis digital, ungkap Ary.

Ia juga mengajak kepada jajaran pemerintah daerah yang belum jadi alumni ESQ untuk mengikuti training ESQ 4 tingkat secara free. Karena ia pun berharap tahun 2030 semuanya jadi Alumni ESQ.

“Ada satu hal yang luar biasa hari ini, Pak Gubernur dan Wagub Sumbar adalah alumni ESQ yang menjadi role model harmonis, dua duanya kompak, Subhanallah. Kalau berbicara harmonis di sinilah kita belajar, tandasnya.

Kemudian diadakan launching secara simbolis oleh Gubernur dan Wagub Sumbar bersama Alex  Denni, Ary Ginanjar, Sekda dan lainnya dalam rangka “Launching  Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangs. 

“Atas nama KemenPANRB tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support yang luar biasa dari Pak Gubernur untuk memastikan Core Values ini dilaunching. Izinkan saya berbicara lebih banyak why-nya dibanding bagaimana dan apa. Karena ‘apanya’ gampang sekali, BerAKHLAK cuma akronim dari suku kata yang sudah di-elaborate oleh Pak Gubernur tadi bahkan sampai ke yang paling mendasar yaitu hubungan secara vertikal kepada yang Mahakuasa, papar Alex Denni yang ikut serta menjadi narasumber.

Putra Minang itu menyampaikan terkait penguatan budaya kerja dan employer branding dalam mempercepat transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ia mengatakan budaya kerja dan employer branding ini penting agar dapat bertransformasi menjadi ASN yang diharapkan yaitu profesional dan berkelas dunia.

“Sesuai dengan harapan Pak Jokowi bahwa Core Values BerAKHLAK ini bisa menjadi fondasi yang kokoh di semua Kementerian dan Lembaga Daerah. Jadi bapak ibu kalau mau pindah atau menjadi bupati dimana saja tidak bingung dan tidak perlu menyesuaikan lagi nilai nilai dasar di setiap tempat kerja, semuanya sama sekarang. Di sini kita jelaskan agar tahu peran masing masing, sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro melalui Zoom Meeting memberikan paparannya. Ia bersyukur Sumbar termasuk provinsi tiga besar untuk melaunching Core Values BerAKHLAK.

“Sama seperti yang disampaikan Pak Alex dan Pak Gubernur yang sudah paham betul tentang makna dan maksud daripada pertemuan kita hari ini adalah semata mata untuk meneguhkan kesepakatan kita. Bahwasanya Aparatur Sipil Negara maupun pejabat pejabat yang dipilih oleh rakyat beserta seluruh perangkatnya adalah pelayan masyarakat, tutur Sekjen Kemendagri secara online.

Pria asal Karimun itu mengamini apa yang disampaikan Gubernur bahwa kalau dulu pejabat dilayani sekarang melayani. Seperti itulah, lanjutnya, yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo dan makna dari pada pegawai negeri.

“Seperti yang dikatakan oleh Mark Turner dan David Hulme bahwa negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sustainable seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Thailand dan Malaysia memiliki organisasi sektor public yang efektif. Untuk itu, kita juga harus mentransformasi organisasi pemerintahnya menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan, lanjutnya.