Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu menuju 2024 yang dinilai terlalu dini. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut koalisi dibentuk justru untuk mensolidkan barisan.

Itu pendapat ya boleh-boleh saja dan kita menghargai pendapat Pak Hasto. Koalisi dibentuk justru untuk semakin mensolidkan barisan, ujar Awiek saat dihubungi, Jumat (20/5/2022).

Dia mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu berisikan partai politik (parpol) yang juga ada dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Menurutnya, pembentukan koalisi ini dapat lebih memperjelas skema kerja sama di waktu depan.

Apalagi Koalisi Indonesia Bersatu merupakan sama-sama parpol koalisi saat ini. Sehingga skema kerja sama ke depan lebih tergambar sejak dini, tuturnya.

Awiek menuturkan Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan mengganggu kerja kabinet Jokowi. Ia juga memastikan para menteri dari Koalisi Indonesia Bersatu beraktivias politik di luar jadwal kerja.

Tidak ada niatan koalisi Indonesia bersatu mengganggu soliditas kabinet Indonesia Maju. Para menteri melakukan aktivitas politik di luar jam kerja, ujar Awiek.

PDIP Sindir Koalisi Indonesia Bersatu

Sebelumnya, Partai Golkar, PAN, dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. PDIP menyindir Koalisi Indonesia Bersatu membawa kontestasi Pemilu 2024 terlalu dini.

PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi pada 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi. Inilah yang kita dorong, kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5).

Hasto kemudian menyoroti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang tengah bersiap menyongsong Pilpres 2024. Dia mengingatkan para menteri itu mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu Presiden Jokowi.

Dalam konstitusi, menteri ini adalah pemerintahan sehari-hari. Karena itu, menteri punya tanggung jawab moral untuk membantu Presiden, punya tanggung jawab kepemimpinan untuk bekerja untuk rakyat, katanya.