Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi dicopot usai larangan ekspor crude palm oil (CPO) dicabut. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pengantian menteri merupakan tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganti atau nggak itu tugas Presiden, ujar Mardani saat dihubungi, Jumat (20/5/2022).

Namun Mardani menyebut kebijakan terkait minyak goreng ini terkesan maju mundur. Hal ini juga disebut dapat merugikan berbagai pihak, baik rakyat hingga petani.

Yang pasti maju mundur kebijakan ini merugikan semua. Rakyat tetap bayar mahal minyak goreng, petani menjerit, eksportir kena hukuman. Ini tanda pemerintahan yang tidak mampu menyelesaikan masalah minyak goreng ini, tuturnya.

Mardani mengatakan saat ini yang terpenting adalah menurunkan harga kebutuhan. Menurutnya tidak hanya minyak goreng yang naik, namun juga berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Utama segera turunkan harga, bukan hanya minyak goreng tapi belanjaan emak-emak rata-rata naik harganya, ujar Mardani.

Diketahui Fadli Zon sebelumnya mendukung keputusan Presiden Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO mulai pekan depan. Fadli lantas meminta Mendag Lutfi dicopot usai pemberlakuan kebijakan tersebut.

Akhirnya larangan ekspor CPO dicabut. Sdh seharusnya. Menteri Perdagangannya diganti saja, cari yang kompeten, kata Fadli melalui akun Twitter resminya, Jumat (20/5).

Fadli belakangan ini diketahui menggaungkan penolakan terhadap kebijakan larangan ekspor CPO. Fadli menilai kebijakan itu malah mengakibatkan kerugian, baik di neraca perdagangan maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO dalam negeri.

Selain gagal mencapai tujuannya yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita, kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5) lalu.

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengkritisi kebijakan tersebut sejak awal. Dia menilai biang kerok permasalahan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan pasokan, melainkan penegakan hukum yang perlu dioptimalkan.