RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dengan pertimbangan pasokan minyak goreng alias migor di dalam negeri sudah berlimpah. Pencabutan larangan ekspor ini pun jadi omongan para warganet. Sebab, walaupun pasokan migor berlimpah, harganya masih mahal.
 
Pencabutan larangan ekspor CPO ini akan berlaku pada Senin (23/5). Presiden Jokowi menjelaskan, sejak larangan ekspor diterapkan, Pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan migor. Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah, ujar Jokowi, Kamis (19/5).
 
Kebutuhan migor curah nasional per bulan sekitar 194 ribu ton. Sebelum pelarangan ekspor, yaitu Maret, pasokan hanya 64,5 ribu ton. Setelah pelarangan ekspor, yakni April, pasokan berlimpah hingga 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan.
 
Jokowi menyebut, dengan kebijakan itu, terjadi penurunan harga migor. Sebelum ada larangan ekspor, harga migor curah tembus Rp 19.800 per liter. Setelah ada larangan, harga migor curah jadi Rp 17.200-17.600 per liter. Menurutnya, hasil positif ini merupakan usaha bersama, baik Pemerintah, BUMN, dan swasta.
 
Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini, dalam beberapa minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan. Karena ketersediaannya semakin melimpah, ucap Jokowi.
 
Menindaklanjuti pernyataan Presiden, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. 
 
Untuk memastikan ketersediaan migor murah, Kemendag bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas program Migor Rakyat, yang menjual migor curah Rp 14 ribu per liter. Dalam implementasinya, program ini akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional.
 Selanjutnya