RADARBANGSA.COM – Pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan kebijakan fiskal pada tahun 2023 pada penguatan sumber daya manusia (SDM), akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

“Kebijakan fiskal tahun 2023 di sektor APBN akan dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal, ungkap Menteri Kuangan Sri Mulyani di Senayan, Jakarta, Jumat 20 Mei 2022.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, kebijakan fiskal tahun 2023 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal.

“Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja atau spending better secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif, katanya.

Menurut Sri Mulyani, kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

“Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset, tandasnya.