AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dirinya mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61 hingga -2,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut ia sampaikan dalam sidang paripurna DPR RI ke-22 mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 telah memberikan respons dan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamanatkan desifit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibawah 3 persen dari PDB. Untuk defisit APBN 2023 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 4,3 hingga 4,5 persen terhadap PDB. (APBN) dibawah 3 persen dari PDB.
“ Defisit kembali di bawah 3 persen dari PDB yaitu kisaran -2,61 hingga 2,90 persen PBD. Rasio utang dapat terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen relative sangat rendah dibandingkan berbagai negara baik di Asean maupun G20, ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022).
baca juga:
Ia mengasumsikan pendapatan negara akan meningkat dalam kisaran 11,19 persen hingga 11, 70 persen terhadap PBD, belanja negara mencapai kisaran 13,8 hingga 14,6 persen PBD dan keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 hingga -0,65 persen PDB.
“ Pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 pada kisara 5,3 persen hingga 6,0 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, jelasnya.
Lebih lanjut, perbaikan gini ratio dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia diperkirakan terus membaik pada kisaran 73,31 hingga 73,49. Kemudian untuk nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga akan terus ditingkatkan mencapai masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai 107.
“ Insyaallah hingga sampai saat ini akan terus memperkuat reputasi Indonesia di dalam kancah dunia dalam presidensi G20, tambahnya.
Sekadar informasi, Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu memahami pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut tahun 2023 akan jadi masa paling kritis bagi keuangan negara. Hal itu lantaran tahun ini akan menjadi tahun terakhir bagi Bank Indonesia (BI) terlibat dalam pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.
Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan jatuh tempo pada tahun 2023 mendatang. Berakhirnya masa kebijakan SKB III menyebabkan BI tidak akan lagi membeli SBN untuk membantu pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19. Said Didu ini menjelaskan bahwa terdapat 5 alasan dirinya bisa memaklumi beratnya kondisi keuangan negara pada tahun 2023.
“ Saya maklumi pernyataan Ibu Menkeu bahwa 2023 sangat berat karena, 1. Batas maksimum utang kembali 3 persen PDB kecuali ada Perpu. 2. Bayar cicilan utang sangat besar, katanya, dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Selasa (1/2/2022).[]
